SERANG, biem.co – Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah, menilai meningkatnya angka prosentase kemiskinan di Banten, hingga 350 persen, dikarenakan faktor buruknya pelayanan pemerintahan di Banten.
"Ini harus menjadi sebuah tamparan, bagaimana tidak, jumlahnya 2,3 juta artinya hampir 20% penduduk Banten. Harus ditindak lanjuti dengan sistem penganggaran, karena dengan sistem perencanaan dan penganggaran salah, maka akan melahirkan kontur kemiskinan yang terstruktur," kata Asep Rahmatullah, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/3/2016).
Hubungan tersebut, menurut Asep sangat dekat. Dia mencontohkan, buruknya penganggaran dan perencanaan program di pemerintahan, dapat menimbulkan efek domino di masyarakat. "Kan bisa saja yang tadinya tidak miskin menjadi miskin, karena pelayanan pemerintah yang salah," kata Asep.
Kader PDI Perjuangan itu juga menilai, saat ini pelayanan pemerintah terutama provinsi, belum maksimal. Salah satu indikasinya adalah tidak adanya satupun kepala dinas yang mengikuti reses DPRD Banten, yang digantikan dengan staff.
"Contohnya reses, setiap tahunnya tidak ada kepala SKPD yang ikut terjun langsung ke lapangan, menyerap aspirasi. Bagaimana mau menanggulangi kemiskinan?," ujarnya. (rizki)
