JAKARTA, biem.co – Kementerian Agama dan USAID PRIORITAS bekerja sama merancang implementasi program tata kelola guru madrasah. Program tata kelola guru madrasah ini difokuskan pada penataan dan pemerataan guru madrasah (PPGM), dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) atau ‘guru pembelajar’. Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai daerah rintisan untuk implementasi program ini. Hasil analisis data dan rekomendasi kebijakan tata kelola guru dari Provinsi Jawa Timur, dipaparkan dalam lokakarya tata kelola guru madrasah, di Jakarta, Jumat (3/6/2016).
“Pertemuan hari ini untuk mempertajam rumusan kebijakan tata kelola guru madrasah yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan, khususnya berkaitan dengan perbedaan kondisi madrasah menurut kabupaten/kota. Termasuk merencanakan diseminasi tata kelola guru madrasah di provinsi lainnya,” kata penasehat tata kelola dan manajemen pendidikan USAID PRIORITAS, Mark Heyward, di sela-sela acara.
Hasil analisis data yang dilakukan Kemenag Jawa Timur bersama USAID PRIORITAS, menemukan banyaknya madrasah kecil dengan rasio jumlah siswa terhadap rombel di bawah setengah dari standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Guru MTs pada semua mata pelajaran utama juga melebihi kebutuhan. Banyaknya rombel dengan siswa sedikit berakibat pada pemenuhan ruang kelas dan ketersediaan guru yang masih sangat kurang. Guru kelas dan guru mapel agama mendominasi mismatch guru yang sudah bersertifikasi namun dalam proses pembelajaran tidak mengampu sesuai dengan sertifikat pendidiknya.
Melalui program tata kelola guru madrasah, Kementerian Agama akan menata pemerataan distribusi guru untuk memastikan ketersediaan guru profesional yang merata di setiap madrasah, dan memberi kesempatan kepada guru untuk melakukan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan guru madrasah untuk meningkatkan profesionalitasnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kemenag, Mochammad Isom mengatakan bahwa kerja sama Kemenag dan USAID PRIORITAS ini sangat membantu untuk memetakan penataan dan pemerataan distribusi guru dan meningkatkan kompetensi guru madrasah.
“Kita akan mengawali penerapan tata kelola guru madrasah ini di Jawa Timur. Kita akan kloning ke provinsi lainnya,” tukas Isom.
Dia juga menyetujui rencana memanfaatkan KUA di tingkat kecamatan untuk penguatan layanan pendidikan madrasah dan akan dikoordinasikan dengan direktorat terkait di Kemenag. (firo)
