KOTA CILEGON, biem.co — Buruh Indonesia yang dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan long march Cilegon – Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden.
Para serikat pekerja memulai start long march di Lampu Merah Damkar, Cilegon, Rabu (08/08). Sebelum pemberangkatan, long march dibuka oleh Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Banten, Tukimin
Para buruh berharap, pada tahun 2019 nanti, akan terjadi pergantian Presiden secara konstitusional melalui Pemilihan Umum. “Dengan adanya pergantian Presiden, buruh berharap ada perubahan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya, dalam rilis yang diterima biem.co.
Diketahui, para buruh akan menyuarakan isu yang terkait dengan masyarakat dan buruh. Isu-su tersebut adalah penurunan harga sembako; listrik dan BBM; hapus pemagangan dan outsourching; tolak TKA China unskilled; sehat hak rakyat, semua jenis penyakit harus ditanggung BPJS Kesehatan, termasuk Katarak; persalinan dan rehabilitasi medik; tolak upah murah dan cabut PP.78/2015; lindungi ojek online dan akui sepeda motor sebagai angkutan umum; serta angkat guru honor dan tenaga honor sebagai PNS.
Dikatakan Presiden KSPI, Said Iqbal, long march ini akan berakhir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2018.
“Di Jakarta, para buruh akan bergabung dan disambut 20 ribu buruh untuk kemudian bersama-sama mengantarkan Prabowo Subianto mendaftar sebagai Capres di KPU RI,” kata Iqbal.
Iqbal menegaskan, keputusan KSPI untuk mendukung Prabowo Subianto merupakan hasil Rakernas KSPI pada akhir Apri 2018 lalu, di mana keputusan Rakernas sejalan dengan keputusan Kongres KSPI yang mengamanatkan agar KSPl tidak apolitis dan terlibat dalam proses pemilihan Presiden, Legislatif maupun DPD.
“Dukungan buruh terhadap Prabowo Subianto telah dideklarasikan di Istora Senayan pada saat May Day di hadapan puluhan ribu buruh,” ungkapnya.
Sementara itu, pertimbangan memilih Prabowo Subianto sendiri, kata Iqbal, lantaran Ketua Umum Partai Gerindra tersebut bersedia menandatangani kontrak politik dan berkomitmen untuk menjalankan Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat (Sepuluh Tura)
Disamping itu, para buruh menilai kebijakan Presiden Joko Widodo selama ini kurang berpihak pada kaum buruh.
“Jadi merupakan hal yeng wajar jika para buruh pada 2019 nanti kami menghendaki pergantian
Presiden secara Konstitusional,” pungkasnya. (IY/red)
