KabarTerkini

Tak Hadir di Rakor dan Evaluasi Kinerja, 87 Kades di Kabupaten Serang Terancam Tak Dapat Bantuan Pemerintah

KABUPATEN SERANG, biem.co — Guna memantapkan koordinasi dari camat hingga kepala desa, Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang menggelar rapat koordinasi dan pembinaan camat dan kepala desa, di salah satu hotel di Kecamatan Anyer, Rabu (12/12).

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, menyayangkan banyak pejabat kepala desa yang tak hadir dalam rapat koordinasi dan pembinaan camat dan kepala desa.

“Kepala desa yang tak hadir terancam tidak akan mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Tatu pun menyemprot kepala desa yang tidak hadir. Ia juga mengabsen kepala desa yang hadir dalam acara tersebut. Diketahui, sebanyak 87 kepala desa dari 326 desa tidak hadir. Dan itu membuat Tatu kecewa.

“Padahal kegiatan tersebut sebagai ajang evaluasi dan pemantapan program kedepannya, agar program desa selaras dengan program Pemerintah Daerah, namun kades malah tak hadir,” tandas Tatu.

Dalam rakor tersebut, Tatu mengevaluasi kinerja camat dan kepala desa. Ia memberikan pointer penting yang isinya kinerja camat dan kepala desa dan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan.

“Mengingat banyak permasalahan yang harus diselesaikan tidak perlu melalui Bupati. Namun jika masalah tersebut tak bisa diatasi dari bawah, maka Bupati sebagai kepala daerah akan turun,” ujarnya.

Kendati demikian, Tatu mengancam kepala desa yang tidak hadir tersebut dengan tidak akan memberikan bantuan, seperti mobil ambulans, motor desa, dan tunjangan kepala desa.

“Ancaman tersebut sebagai sanksi bagi kepala desa yang tak hadir. Dan sebagai pelajaran bagi kepala desa untuk bisa hadir dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban karena ulah kepala desa tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Rudi Suhartanto, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang, acara tersebut digelar untuk mengevaluasi pejabat camat dan kepala desa.

“Serta memberikan arahan kepada kepala desa dalam hal program pembangunan untuk menyinkronkan dengan program Pemerintah Daerah,” ujar Rudi.

“Kedepannya, para kepala desa lebih mampu memberikan pelayanan publik secara administrasi dan faktual, agar pelayanan publik bisa terpenuhi secara baik,” harapnya. (firo)

Editor : Happy Hawra

Tulisan yang Tak Kalah Menarik

Back to top button