SERANG, biem.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, Selasa (5/5/2026).
Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Wakil Ketua II DPRD Kota Serang, M. Farhan Aziz, mengungkapkan bahwa hasil pembahasan Pansus mencatat adanya peningkatan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, APBD Kota Serang mengalami kenaikan cukup signifikan, dari sekitar Rp1,4 triliun menjadi hampir Rp1,6 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren positif dengan capaian mendekati Rp400 miliar.
“Kontribusi PAD terhadap APBD saat ini sudah berada di kisaran 25 persen. Ini meningkat dari sebelumnya yang hanya belasan persen, kemudian naik ke 20–21 persen, dan kini mencapai 25 persen,” ujarnya.
Meski menunjukkan peningkatan, DPRD menilai capaian tersebut masih perlu didorong lebih jauh. Farhan menegaskan, pihaknya menargetkan kontribusi PAD dapat meningkat hingga 30 persen guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat.
Selain itu, DPRD juga menyoroti masih rendahnya realisasi investasi di Kota Serang. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang, nilai investasi murni pada 2025 hanya berkisar Rp7 hingga Rp10 miliar.
“Ini menjadi indikator bahwa Kota Serang belum menjadi tujuan utama investasi. Padahal, sebagai kota administratif, kita tidak bisa mengandalkan sektor sumber daya alam,” jelasnya.
Untuk itu, DPRD mendorong perubahan strategi pembangunan dengan mengarah pada pengembangan kawasan bisnis terpadu dan kota mandiri. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemanfaatan aset lahan milik pemerintah yang belum optimal melalui skema kerja sama dengan pihak swasta.
Menurut Farhan, pemerintah daerah perlu lebih adaptif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan memberikan insentif pajak serta kemudahan dalam proses perizinan.
“Pemerintah harus memberi ruang bagi investor agar aktivitas ekonomi tumbuh, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada belanja, tetapi harus diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah melalui inovasi dan kolaborasi.
Lebih lanjut, Farhan menilai peningkatan kapasitas fiskal daerah akan berdampak langsung pada penyelesaian berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, hingga angka putus sekolah.
Namun demikian, ia mengakui pengembangan sektor industri di Kota Serang memiliki tantangan, terutama terkait keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam penyediaan lahan dinilai menjadi faktor penting untuk menarik investor.
Di akhir, DPRD mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi tetap sehat dan transparan. Pemerintah daerah diminta memastikan tidak ada hambatan, baik administratif maupun non-administratif, yang dapat mengganggu masuknya investasi.
“Pemerintah harus menjadi garantor bahwa tidak ada biaya di luar ketentuan. Kota Serang harus terbuka dan ramah bagi investor,” tandasnya. ***
