Opini

Ilham Akbar: Mendekonstruksi Janji Politik

biem.co — Dekonstruksi merupakan istilah yang pertama kali diciptakan oleh filsuf yang bernama Jacques Derrida, ia juga merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran postmodernisme. Salah satu ciri khas dari pemikiran postmodernisme adalah dekonstruksi.

Secara etimologis, dekonstruksi adalah berarti mengurai, melepaskan, dan membuka (Maksum, 2014: 331, dalam Setiawan dan Sudrajat, 2018: 31). Derrida menciptakan sebuah pemikiran dekonstruksi, yang mencoba memberikan sumbangan mengenai teori-teori pengetahuan yang dinilai sangat kaku dan kebenarannya tidak bisa dibantah, yang dalam hal ini pemikiran modernisme.

Derrida mencoba untuk meneliti kebenaran terhadap suatu teori pengetahuan yang baginya bisa dibantah kebenarannya yang dalam arti bisa membuat teori baru asalkan hal tersebut dapat terbukti kebenarannya dan dipertanggungjawabkan (Setiawan dan Sudarajat, 2018:31).

Pemikiran Derrida seharusnya diterapkan kepada masyarakat Indonesia yang pada saat ini sedang dipengaruhi dengan janji manis yang ditawarkan oleh para politisi. Jika Derrida dapat membantah kebenaran dari suatu teori yang sudah dianggapnya mapan, maka masyarakat Indonesia juga harus mencoba mengkritisi janji-janji politik yang ditawarkan oleh para caleg maupun capres dan cawapres yang pada saat ini sedang mengejar margin elektabilitas.Tetapi pada kenyataannya, masyarakat hanya menjadi pihak pasif yang asal menerima janji-janji politik yang diberikan oleh para politisi tersebut.

Seharusnya setiap janji yang dikeluarkan dari mulut politisi tersebut, masyarakat harus benar-benar merefleksikannya, jangan sampai ketika para politisi tersebut sudah menjadi pemimpin di negeri ini, justru janji tersebut hanya menjadi sebuah dongeng sebelum tidur saja.

Nahasnya lagi ketika sudah menjadi pemimpin yang tidak pro rakyat, tetapi justru masyarakat tetap bersifat pasif, dan tidak mau kritis terhadap apa yang dilakukan oleh pemimpinnya.  Oleh karena itu, jika ingin dipimpin oleh politisi yang berintegritas, harus dimulai dari sikap masyarakatnya dulu yang harus proaktif terhadap janji yang diberikan selama kampanye berjalan.

Mengkritisi Janji yang Tidak Jelas

Langkah awal untuk mendekonstruksi janji politik yang ditawarkan oleh para politisi yang sedang berkampanye adalah dengan mengkritisi janji-janji yang masih tidak jelas. Ketika komunikasi dua arah yang dilakukan oleh politisi dan masyarakat sedang berjalan, maka cobalah untuk sesekali mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang para politisi itu untuk berpikir ulang terhadap janji yang telah ia buat. Misalnya, capres Prabowo menjanjikan bahwa dirinya akan memberantas korupsi di Indonesia.

Janji tersebut merupakan janji yang masih belum jelas bagaimana pelaksanaanya, dan janji tersebut juga selalu diumbar oleh para calon pemimpin yang akan mejadi presiden di Indonesia, tentu semua calon presiden pun bisa mengatakan hal yang sama, bahwa ia juga akan membrantas korupsi, namun yang berbeda ialah cara dalam melaksanakan janjinya tersebut. Oleh karena itu, jika ada janji seperti itu, maka cobalah untuk mengkritisi dengan bertanya, “lalu bagaimana pak langkah strategis untuk memberantas korupsi di Indonesia? Apakah dengan memperbanyak OTT? Bukankah OTT sudah dilakukan oleh Jokowi? Lalu apa bedanya janji tersebut dengan janji yang dilakukan oleh pemimpin lainnya?”

Begitu pun dengan janji capres Jokowi yang berjanji akan merevitalisasi pasar di seluruh Indonesia, jika ada kesempatan untuk berinteraksi dengan Jokowi, maka cobalah kembali bertanya, “memang revitalisasi pasar itu dananya dari mana pak? Apakah dari ABPN? Atau darimana? Mengapa lebih memilih untuk merevitalisasi pasar, daripada mensejahterakan para pedagangnya? Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka tentunya para politisi pasti akan berpikir ulang mengenai janji-janji yang dianggap sebagai janji yang efektif. Oleh karena itu, daripada sibuk untuk menyebarkan berita hoax dan menyebarkan ujaran kebencian, maka lebih baik kita melakukan hal-hal yang kritis untuk mendekonstruksi janji-janji manis para calon pemimpin kita.

Jika janji yang diumbar oleh calon pemimpin kita tersebut tidak jelas bagaimana langkah-langkah strategisnya, maka saya anjurkan untuk tidak memilih pemimpin tersebut. Tentunya, ketika janji yang dianggap sebagai janji yang akan efektif untuk menanggulangi permasalahan yang ada di negeri ini, kita sebagai masyarakat jangan pernah terburu-buru untuk memberikan dukungan, karena bisa saja janji tersebut adalah janji yang tidak ada bedanya dengan dongeng anak kecil. Karenanya solusi terbaik ketika ingin memperbaiki demokrasi ini adalah dengan menciptakan dekonstruksi terhadap janji politik yang diumbar oleh calon pemimpin pada saat melakukan kampanye.

Dekonstruksi Adalah Solusi Terbaik

Dekonstruksi bukan sekadar mengkritisi janji politik yang tidak jelas, tetapi juga harus berani memberikan gagasan untuk memperbaiki kecacatan para politisi dalam menyusun janji politik. Masyarakat harus benar-benar memastikan dulu apakah janji yang ditawarkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Jika kebutuhan masyarakat adalah mengenai lapangan kerja, tetapi janji yang diberikan oleh para politisi tersebut tidak mampu untuk memenuhi harapan yang ada di dalam pikiran masyarakat, maka jangan pernah takut untuk memberikan gagasan terbaik untuk para politisi tersebut. Karenanya, sekali saja kita lengah terhadap janji politik yang ditawarkan oleh para politisi tersebut, maka sama saja seperti kita memberi kesempatan kepada para politisi untuk membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

Momentum kampanye politik yang dilakukan oleh caleg, capres dan cawapres pada saat ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, jangan biarkan para politisi tersebut menyebarkan kebodohan kepada masyarakat, dan masyarakat juga jangan hanya mengangguk-angguk saja dengan apa yang dikatakan oleh para politisi tersebut. Begitu pun dengan para politisi yang harus lebih memperbanyak berinteraksi dengan masyarakat, daripada mengadakan acara yang religius tetapi acara tersebut sangat berbau politik. Oleh karena itu, demokrasi akan menjadi baik jika masyarakat selalu mengkritisi dan mendekonstruksi suatu janji yang tidak jelas kemana arahnya.


DAFTAR PUSTAKA

Setiawan Joni, dan Sudrajat Ajat. 2018. Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya terhadap Ilmu Pengetahuan. Jurnal Filsafat Volume 28, Nomor 1.


Ilham Akbar, adalah Mahasiswa Universitas Serang Raya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Public Relations, Semester 7.

Editor : Irwan Yusdiansyah

Tulisan yang Tak Kalah Menarik

Berikan Komentar