JAKARTA, biem.co – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memajukan sidang pleno pengucapan putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan wakil Presiden 2019, dari semula Jumat (28/6/2019) menjadi Kamis, (27/6/2019) pukul 12.30 WIB.
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono Soeroso dilansir dari mkri.id mengatakan, keputusan memajukan sidang pleno pengucapan putusan itu merupakan hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK.
“MK mempercepat pengucapan putusan sebelum tanggal yang ditetapkan karena secara internal Majelis Hakim memastikan, meyakini bahwa putusan itu sudah siap dibacakan pada Kamis, 27 Juni 2019. Artinya, pembahasan, pendalaman terhadap segala hal terkait perkara akan selesai pada Kamis. Termasuk drafting putusannya untuk diucapkan,” katanya.
Fajar menegaskan, sidang pengucapan putusan yang waktunya dipercepat tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan kegiatan atau pertimbangan di luar kepentingan MK. Terlebih lagi, tidak ada aturan yang mempermasalahkan percepatan pengucapan putusan itu.
“Tidak ada hubungannya menyesuaikan agenda apa pun di luar kepentingan MK. Ini semata-mata karena Majelis Hakim siap mengucapkan putusan di hari Kamis. Karena secara aturan, tidak jadi masalah mempercepat pengucapan putusan. Tanggal 28 Juni 2019 merupakan tenggat waktu paling akhir putusan diucapkan dalam limitasi 14 hari kerja MK harus menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden,” ungkap Fajar.
Lebih lanjut Fajar menuturkan, pengucapan Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang dimajukan waktunya dari limitasi 14 hari kerja juga bukan karena pertimbangan keamanan.
“Karena soal keamanan selama persidangan, kami sudah mempercayakan kepada aparat keamanan. Kami sudah berkoordinasi untuk agenda yang ditetapkan MK. Kebutuhan dan strategi di lapangan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian. Fokusnya di Gedung MK agar persidangan yang digelar berjalan dengan lancar,” tandasnya. (eys)
