biem.co – Menjelang pelantikan Presiden RI terpilih hasil pemilu 2019 yaitu pasangan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin yang rencananya akan dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang. Desas-desus pengisian kabinet sudah muncul antara diisi oleh koalisi dan bukan koalisi pengusung calon presiden.
Sosiolog Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Suwaib Amiruddin menyarankan kepada Presiden RI terpilih agar mempertimbangkan pengisian kabinet secara matang. Hal itu merupakan hak sepenuhnya ada di tangan presiden dan wakil presiden.
“Pengisian kabinet itu jangan didasarkan pada koalisi atau bukan koalisi pengusung, karena itu akan memperuncing perbedaan dalam membangun bangsa ini yang kemarin terlanjur terkotak-kotak saat perhelatan pemilu,” tegas doktor yang merupakan alumni Universitas Padjajaran Bandung ini, kepada wartawan, Selasa (8/10).
Lebih lanjut, ia menyarankan posisi jabatan menteri diberikan kepada orang-orang profesional dan memiliki integritas untuk membangun negeri ini, agar lebih sejahtera sesuai visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih.
“Presiden harus selektif dalam mendudukan menterinya, dimana ia harus memiliki kapasitas sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Sekali lagi hindari berpatokan pada kepentingan koalisi dan tidak koalisi secara pragmatis. Karena hal itu untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa kabinet yang disusun bukan dibentuk oleh kolaisi, sehingga bangsa ini terhindar dari kekisruhan yang terlalu berlarut-larut,” pungkas Pembina Suwaib Amiruddin Foundation (SAF). (red)
