KABUPATEN PANDEGLANG, biem.co — Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang akan memanggil sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa (Kades) yang diduga menggiring penerima bantuan sosial dukung petahana.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Penindakan Bawaslu Pandeglang, Fauzi Ilham mengatakan, kaitan dengan pemeriksaan atau undangan klarifikasi belum dilakukan oleh Bawaslu. Namun, pihaknya mengaku sudah memetakan beberapa pihak yang diundang, yakni dari unsur kepala desa, ASN, termasuk dari dinas sosial untuk menyampaikan mekanisme.
“Kami kemarin sudah membicaran di internal, jadi hari ini sedang merampungkan administrasi kaitan dengan surat menyurat. Mungkin Selasa atau Rabu, akan diundang untuk menyampaikan klarifikasinya,” ucap Fauzi Ilham, Senin (09/03/2020).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Doni Hermawan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap kepala desa yang menggiring penerima bantuan sosial dukung petahana. Ia pun memberikan teguran sesuai Peraturan Bupati terkait larangan kepala desa mengikuti unsur politik. Ia meminta kepala desa terkait agar tidak mengulanginya kembali.
“Kita sudah memanggil kepala desa terkait, salah satunya Kepala Desa Palurahan. Dan kami berikan teguran,” kata Doni, saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan, dari awal dirinya sudah mengimbau kapada para kepala desa di Kabupaten Pandeglang untuk tidak ikut serta dalam politik, baik pemilihan kepala daerah, maupun yang lainnya.
“Yang pasti kita sebagai penyelenggara negara harus netral, dan harus berpihak ke semua pihak,” pungkasnya.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Pandeglang, Aap Aptadi mengatakan, PKH adalah program kepedulian Pemerintah Pusat untuk masyarakat miskin di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Pandeglang. Dirinya menyayangkan ada oknum yang mengklaim menjadi program daerah.
“Sebentar lagi ada pesta demokrasi, untuk mendukung salah satu kandidat itu tidak bagus. Saya melihat di sini sudah ada unsur pelanggaran, maka dari itu saya sebagai masyarakat Pandeglang yang tergabung dalam Ormas Pemuda Pancasila mendesak agar Bawaslu mengambil tindakan tegas dengan tidak melihat siapa pun yang salah,” terangnya.
Terpisah, Kabid Kemiskinan Dinsos Pandeglang, Yunisa mengatakan, dirinya menyayangkan program tersebut dipolitisir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, karena program tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat yang sangat pontesial dan strategis untuk Kabupaten Pandeglang.
“Apalagi Pandeglang adalah kabupaten yang kategorinya paling banyak masyarakat tidak mampu. Jadi, kita menyayangkan apabila bantuan dari pemerintah pusat ini sampai dipolitisir,” ujarnya. (as/red)
