JAKARTA, biem.co — Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta mendesak transparansi dana penanganan Covid-19 di Banten hasil pengajuan pinjaman Pemprov Banten ke BJB sebesar Rp800 miliar.
Pinjaman ke BJB tersebut disampaikan melalui surat bernomor 980/934-BPKAD/2020 yang diajukan kepada DPRD Banten tertanggal 29 April 2020.
Ketua Umum HMB Jakarta Rizki Irwansyah menilai, meskipun pengadaannya dalam keadaan darurat, akan tetapi prinsip transparansi dan akuntabilitas harus tetap dijunjung tinggi oleh setiap kepala daerah untuk menghindari praktik penyalahgunaan dana dan berbagai faktor kepentingan lainnya.
“Untuk menutupi praktik korupsi dan berbagai kepentingan lainnya dalam pengunaan dana pandemi, dalam keadaan darurat apapun yang terjadi akibat Covid-19, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak transparan dalam pengelolaannya,” ujar Rizki kepada biem.co, Kamis (7/5/2020).
Rizki mengatakan, transparansi pengelolaan dana merupakan bagian dari bentuk komitmen pemerintah sebagai upaya penanganan wabah Covid-19 untuk kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menjadi serum bagi masyarakat di tengah kepanikan akibat wabah pandemi.
“Harusnya pemerintah daerah bisa memberikan informasi yang lebih jelas, akurat, soal apa saja yang sudah dilakukan dalam melakukan penanganan Covid-19 di Banten, kebutuhan apa saja yang diperlukan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Covid-19, dan berapa persen anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pandemi ini, sehingga masyarakat bisa tenang menghadapi wabah pandemi,” ungkapnya.
Menurut Rizki, transparansi pengelolaan dana penanganan Covid-19 di Banten masih menjadi pertanyaan besar bagi seluruh kalangan masyarakat. Hal itu tentu akan menimbulkan banyak spekulasi yang beredar, sehingga penting untuk pemerintah daerah menjawabnya.
“Padahal informasi itu penting karena pengelolaan dana penanganan Covid-19 ini akan berpengaruh pada berapa banyak nyawa yang dapat diselamatkan,” pungkasnya. (red)
