KOTA SERANG, biem.co – Sobat biem, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Budi Rustandi tak sepakat terkait kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang meniadakan posko check point.
Budi menilai, pada masa pemberlakuan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB), posko check point adalah salah satu bagian penting penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.
“Saya tidak sepakat, PSBB ya harus ada check point. Itu kan sudah dirapatkan kemaren ada check point-nya,” ujarnya kepada biem.co, Senin (28/9/2020).
Sementara, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Kota Serang, Syafrudin menjelaskan bahwa pihaknya menilai check point tidak efektif dan lebih memilih menggiatkan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan.
“Check point tidak efektif, karena membatasi orang masuk, kemudian saya berpendapat lebih baik memberikan sosialisasi untuk mengamati artinya memperketat,” katanya.
Anggaran yang semula digunakan untuk check point akan dialihkannya untuk sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat serta kebutuhan lainnya.
“Jadi anggaran untuk check point kita alihkan untuk tempat yang terpapar,” tutupnya. (ajat)
