LEBAK, biem.co — Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Lebak mengirimkan selebaran ‘surat cinta’ kepada Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lebak. Surat cinta tersebut diberikan sebagai bentuk kritik terhadap Pemkab Lebak yang pada hari ini, Rabu (2/12/2020), menginjak usia yang ke-192.
Surat tersebut diberikan secara langsung oleh Ketua HMI MPO Lebak, Isadul Umam kepada Asisten Daerah (Asda) Bidang Pemerintahan, Alkadri di ruang kerjanya.
Umam mengatakan, surat itu berisikan berbagai aspirasi, kritik, masukan, dan suara masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak.
“Surat ini bukan bentuk kebencian, namun bentuk kecintaan kami yang juga warga Lebak dengan harapan, surat ini dapat menjadi bahan introspeksi Pemkab Lebak yang dipimpin oleh Bupati Lebak dalam menjalankan amanatnya,” kata Umam kepada awak media.
Umam menjelaskan, dalam surat tersebut pihaknya menyinggung nasib para warga terdampak bencana banjir bandang, khususnya yang masih berada di kawasan pengungsian hunian sementara (huntara) yang saat ini kondisinya jauh dari kata sejahtera.
“Hampir 12 bulan mereka hidup hanya pada sebuah gubuk berlapiskan terpal, tanpa mendapatkan kepastian kapan mereka akan mendapatkan hunian layak yang telah dijanji-janjikan oleh pemerintah. Bahkan, kapan relokasi direalisasikan, mereka belum tahu dan bantuan stimulan hingga kini belum ada kejelasan,” ujarnya.
Ia juga menanyakan soal janji-janji pemerintah kepada para korban mengenai bantuan stimulan dan juga relokasi hunian yang sudah hancur diterjang bencana banjir bandang pada awal tahun 2020 lalu.
“Tentunya dengan hidup hampir 12 bulan di huntara telah sangat berdampak bagi kesejahteraan, kesehatan, dan juga pendidikan bagi para penghuni, khususnya mereka yang masih duduk di bangku sekolah,” tambahnya.
Umam menuturkan, persoalan huntara dan nasib para korban bencana yang terjadi pada awal tahun 2020 merupakan salah satu persoalan yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Lebak. Belum lagi, lanjutnya, mengenai pemerataan pembangunan, baik sarana infrastruktur ataupun fasilitas kesehatan dan pendidikan di pelosok daerah yang saat ini masih jauh dari kata baik.
“Data yang kami himpun dari berbagai sumber pada awal tahun hingga Desember 2020 ini tercatat tiga kejadian miris ibu hamil di pelosok Lebak yang terpaksa harus ditandu melewati jalan yang terjal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan, terdapat juga ibu hamil yang dengan terpaksa harus melahirkan di tengah buruknya infrastruktur yang berada di Desa Cibarani, Kecamatan Cirinten, pada 9 Maret 2020 lalu. Hal itu semua merupakan akibat dari tidak adanya pemerataan pembangunan di Bumi Multatuli ini,” tuturnya.
Sementara itu, Asda Bidang Pemerintahan, Alkadri mengatakan, surat cinta yang merupakan aspirasi dan kritik dari kader HMI MPO Lebak tersebut nantinya akan ditembuskan kepada Bupati Lebak. Dirinya berharap, organisasi kemahasiswaan, khususnya HMI MPO Lebak dapat terus menjadi mitra kritis Pemkab Lebak dalam menjalankan pembangunannya.
“Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah menyampaikan kritik dan masukan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi Pemkab,” pungkasnya. (sandi)
