Kabar

JPMI Sebut Lemahnya Sistem Kebijakan yang Dibuat Gubernur Banten Akibatkan Korupsi Terjadi

biem.coSobat biem, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/6/2021).

Dalam aksinya, mereka menilai sistem kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Banten lemah. Hal itu mengakibatkan 3 kasus korupsi terbaru di provinsi Banten terjadi. Mulai dari kasus dana hibah untuk pesantren tahun 2018 dan 2020, kasus pengadaan lahan untuk Gedung Samsat Malingping tahun 2019, dan terbaru kasus pengadaan masker KN95 tahun 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Banten.

“Persoalan dana hibah Ponpes misalnya, berdasarkan hasil kajian dan investigasi JPMI celah dan motif yang dilakukan faktor utamanya disebabkan karena sistem kebijakan yang lemah, yang itu dibuat oleh Gubernur Banten,” kata dalam keterangan tertulis.

“Gubernur Banten seakan pura-pura lupa, tentang sistem yang dibuatnya sendiri, ketika dalam persoalan ini, terdapat pemotongan dana hibah ketika penyaluran dilakukan. Maupun ketika adanya Ponpes fiktif karena adanya data yang ganda yang itu dilakukan oleh Pemprov Banten,” sambungnya.

Jika kita melihat adanya Ponpes Fiktif di Banten, lanjutnya,  yang itu mendapatkan kucuran dana hibah, tentu secara administrasi birokrasi, perilaku ini adalah termasuk bagian dari praktek mal administrasi dan penyalahgunaan wewenang.

“Pada konteks ini, ada upaya dan tindakan yang sistematis, yang itu dilakukan oleh Pemprov Banten. Dalam hal ini, apa yang sudah terjadi, tidak bisa dilepaskan dari pada peran dan pertanggungjawaban Gubernur Banten, Wahidin selaku kepala daerah,” tulisnya.

Berikut tuntutan JPMI kepada KPK:

  1. Mendesak agar KPK segera memeriksa Gubernur Banten Wahidin Halim, yang dalam hal ini diduga kuat punya keterlibatan terhadap korupsi dana hibah ponpes di Banten;
  2. Usut Tuntas dan tangkap aktor intelektual kasus korupsi hibah Ponpes, yang kami duga ada keterlibatan dari Sekda Banten yaitu Almuktabar, dan Rina Dewiyanti selaku Kepala BPKAD Provinsi Banten;
  3. Selamatkan dan jaga Alim Ulama, para Kiai dan Pengasuh Pondok Pesantren dari bahaya laten korupsi Dana Hibah Ponpes;
  4. Mendesak KPK agar segera memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dan tangkap mafia masker.
  5. Usut dan tangkap koruptor dana Bencana Covid-19 di Banten.
  6. JPMI mendesak KPK untuk turun ke Banten dan melakukan supervisi terhadap Kejati Banten serta memantau langsung kasus korupsi yang saat ini tengah di proses Kejati Banten.

Editor : Redaksi

Tulisan yang Tak Kalah Menarik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button