PANDEGLANG, biem.co – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten bersama beberapa kontraktor dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, menyepakati pada akhir tahun ini pembangunan tol Serang-Panimbang mulai digarap.
Kepala BPJN Banten, Wida Nurfaida mengatakan, daftar kegiatan pembangunan Tol Serang-Panimbang sudah didaftarkan kegiatannya kepada Bappenas, dan mulai dikerjakan pada bulan Agustus mendatang.
“Sampai saat ini kita sudah tanda tangan kontrak dari akhir November 2020, karena seksi 3 ini mendapatkan pinjaman dari luar negeri jadi prosesnya berbeda dengan anggaran APBN. Pengurusan daftar kegiatan dari kami selesai ke Bappenas, sekarang posisinya ada di Kemenkeu, Insya Allah akhir bulan Agustus sudah pelaksanaan,” katanya kepada wartawan usai mengikuti rakor di Pendopo Pandeglang, Kamis (17/6/2021).
Wida Nurfaida mengatakan, untuk anggaran di seksi III kurang lebih sebesar 4,5 Triliun, target penyelesaian pelaksanaan dikatakan Wida sekitar dua tahun dari diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Adapun kontraktor konsorsium yaitu PT. Sino, Adikarya, dan PT. Wijaya Karya
“Dalam pengerjaan tol Serang-Panimbang seksi 3 dijelaskan Wida, PT Sino mendapatkan pengerjaan sebanyak 50,5% dari total 33 KM. Sisanya nanti oleh Adikarya dan Wika, pembagiannya nanti kesepakatan dari kontraktor,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai pembebasan lahan, Wida memastikan saat ini sudah tidak ada permasalahan bahkan mencapai kurang lebih 81%, termasuk lahan TNI yang ada di Gombong dan milik perhutani.
Masih di lokasi yang sama, Bupati Pandeglang mengatakan, suksesnya pembangunan jalan tol sangat mendorong untuk kemajuan Kabupaten Pandeglang. Sebab, kata Irna, investor yang akan datang sangat bergantung kepada aksesibilitas.
“Mereka (pengusaha) tidak mau ke Pandeglang karena gak ada akses jalan tol, sedangkan Pandeglang butuh investasi untuk kemandirian fiskal, saya harap tol Serang-Panimbang ini berjalan lancar,” kata Irna.
Irna berharap dalam proses pembangunan tol Serang-Panimbang tidak ada oknum yang menghambat pelaksanaannya. Sebab, aksesibilitas ini untuk kepentingan seluruh rakyat masyarakat Kabupaten Pandeglang.
“Jangan sampai ada yang mengganggu PSN karena dampaknya untuk Banten Selatan. Tidak ada aksesibilitas, tidak ada swasta masuk, saat ini cuma ada 45 investor yang eksisting,” pungkasnya. (AT)
