KOTA SERANG, biem.co — Lingkar Studi Hukum dan Demokrasi (LSHD) adalah organisasi edukasi dan advokasi yang lahir atas dasar kegelisahan dan keinginan untuk dapat terlibat dalam dinamika kehidupan kenegaraan.
Organisasi tersebut juga berupaya untuk mendorong proses reformasi hukum dan proses demokratisasi di Indonesia.
Direktur Eksekutif LSHD, Irfan Zidni mengatakan, visi misi LSHD adalah mendorong terwujudnya negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis sesuai amanat konstitusi.
Selain itu, pihaknya juga melakukan edukasi kepada para mahasiswa dengan rutin mengadakan diskusi ‘Kamisan (Kajian Membahas Isu Kenegaraan)’ yang bisa diikuti oleh seluruh elemen dengan membahas isu-isu terkini.
“Kamisan setiap hari Kamis, membahas tema mengenai isu hukum dan demokrasi. Seperti isu konstitusi, proses legislasi, hak asasi manusia, korupsi,” ungkapnya saat dihubungi, Jumat (24/12/21).
Irfan atau yang kerap disapa Waden ini mengatakan, kajian Kamisan juga bicara mengenai pelayanan publik, partisipasi publik, pemilihan umum, partai politik, kebebasan sipil dan kebebasan pers.
“Selain itu, kajian yang kami lakukan juga bicara soal isu-isu terhangat di daerah Banten,” katanya.
Waden juga menjelaskan di era digital semakin canggih sekarang perlu dimaksimalkan dalam melakukan propaganda kesadaran dan melek hukum.
“(Kami) membuat konten dan infografis tentang isu hukum dan demokrasi yang dipublikasikan di media sosial Instagram @hukumdandemokrasi,” terangnya. (ar/red)
