KOTA SERANG, biem.co – Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang Kampus Serang, sukses menyelenggarakan kegiatan Webinar Nasional dan Diseminasi Penelitian–PKM bertema “Kebijakan Publik untuk Pangan Berkeadilan.” Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada 19 Juni 2025 melalui platform Zoom ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, mahasiswa, praktisi, hingga perwakilan instansi pemerintah.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman, A.M., M.M., M.Si., yang dalam sambutannya menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang sangat kompleks, dan tidak bisa dilepaskan dari peran akademisi sebagai aktor perubahan. Beliau menegaskan pentingnya kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menyusun dan mengadvokasi kebijakan publik yang berkeadilan.
“Universitas Pamulang tidak hanya menjadi institusi pendidikan, tetapi juga mitra kritis pemerintah dalam merespons isu-isu nasional. Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa kampus hadir untuk menjembatani riset dengan realitas sosial, termasuk soal keadilan pangan,” ujar Rektor.
Sebagai Ketua Pelaksana kegiatan, Jaka Maulana, S.A.P., M.A.P., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pengabdian masyarakat dan forum akademik yang bertujuan untuk merespons secara ilmiah tantangan distribusi pangan, keberpihakan pada petani, serta kerentanan kelompok marginal.
“Kebijakan publik tentang pangan harus dilihat secara utuh, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga akses, distribusi, dan keadilan antarwilayah dan kelompok. Forum ini adalah ruang untuk berbagi gagasan dan membangun jejaring kolaboratif antar sektor,” jelas Jaka.
Webinar menghadirkan tiga narasumber nasional dengan kapasitas dan pengalaman di bidang kebijakan pangan dan pembangunan pertanian:
- R.S. Suroyo Jr., S.P., M.Si., Tenaga Ahli Kementerian Pertanian RI, membuka sesi dengan memaparkan strategi nasional dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya pada komoditas beras. Ia menyampaikan data perkembangan produksi padi, kebijakan subsidi pupuk, serta langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat daya saing petani. Meskipun sempat mengalami gangguan teknis, paparannya menggambarkan optimisme pemerintah dalam mencapai target swasembada pada 2025.
- Dr. Arenawati, M.Si., akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), membahas pentingnya pendekatan keadilan dalam kebijakan pangan. Ia menyoroti tantangan struktural yang dihadapi petani kecil, seperti akses lahan, dominasi korporasi dalam rantai pasok, serta lemahnya perlindungan sosial. Ia mendorong agar kebijakan pangan tidak hanya berorientasi pada efisiensi produksi, tetapi juga memastikan keadilan antargolongan dan keberlanjutan ekologis.
- Ilham Mustofa, S.IP., M.I.P., dosen UNPAM dan pendiri Agrodesa Sinergi, menyampaikan kondisi ketahanan pangan di Provinsi Banten. Ia menekankan pentingnya digitalisasi sistem pertanian, integrasi distribusi hasil pertanian, serta penguatan infrastruktur logistik di wilayah selatan Banten yang rentan. Ilham juga menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan insentif dan perlindungan sosial bagi petani.
Webinar ini dipandu oleh Nur Rizka Oktovia, mahasiswa Administrasi Negara UNPAM, dan dimoderatori oleh Angga Rosidin, S.IP., M.A.P., dosen UNPAM yang aktif dalam pengembangan komunikasi kebijakan dan kajian pembangunan lokal.
Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari Zakaria Habib Al-Ra’zie, S.IP., M.Sos., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara UNPAM Serang. Dalam kapasitasnya sebagai reviewer kegiatan, ia menegaskan bahwa riset dan pengabdian masyarakat tidak boleh berhenti di ruang kelas atau jurnal ilmiah saja, tetapi harus dikaitkan dengan realitas kebijakan yang tengah berlangsung.
“Kami mendorong agar setiap produk akademik, termasuk PKM dan penelitian mahasiswa, terhubung langsung dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan publik aktual. Ketahanan pangan adalah contoh konkret bagaimana pengetahuan dapat menjadi alat perubahan sosial,” ujarnya.
Hasil Diskusi dan Rekomendasi Kebijakan
Dari diskusi yang berlangsung dinamis, beberapa rekomendasi strategis berhasil dirumuskan, di antaranya:
- Penguatan kelompok tani melalui akses terhadap teknologi pertanian, pendampingan usaha tani, dan integrasi ke dalam pasar digital.
- Peningkatan infrastruktur desa dan pertanian melalui alokasi dana desa untuk sumur irigasi, jalan akses tani, serta cold storage.
- Perlindungan sosial bagi petani, termasuk asuransi gagal panen, jaminan BPJS, dan pelatihan keselamatan kerja dalam penggunaan pestisida.
- Sinergi antaraktor: pemerintah, akademisi, dan sektor swasta perlu membentuk forum kebijakan pangan daerah untuk merancang langkah konkret yang responsif dan inklusif.
Isu lain yang mengemuka dalam diskusi termasuk dominasi perusahaan besar dalam distribusi pangan, ketergantungan terhadap impor bahan pokok, dan belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan keputusan kebijakan.
Penutupan dan Harapan
Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada para narasumber dan moderator, dilanjutkan dengan sesi dokumentasi dan pengumuman kegiatan diseminasi lanjutan yang akan melibatkan lebih banyak mitra kampus dan pemangku kepentingan daerah.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi awal dari gerakan kolaboratif yang lebih luas. Kampus bukan hanya ruang belajar, tetapi juga ruang penggerak perubahan sosial,” pungkas Jaka Maulana sebagai Ketua Pelaksana. (Red)
