biem.co – Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela kerap disederhanakan dengan satu pertanyaan populer di ruang publik: apakah semua ini semata soal minyak? Di tengah derasnya narasi resmi tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan stabilitas kawasan, opini masyarakat luas justru membaca konflik ini sebagai irisan kepentingan yang jauh lebih kompleks—antara sumber daya alam, kekuasaan politik, dan perebutan pengaruh global.
Venezuela bukan negara biasa dalam peta geopolitik dunia. Ia memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sebuah fakta yang sejak lama menempatkannya dalam radar kepentingan negara-negara besar, terutama Amerika Serikat. Ketika Hugo Chávez berkuasa dan menasionalisasi industri minyak, kebijakan itu bukan sekadar langkah ekonomi, melainkan pernyataan politik: bahwa Venezuela ingin keluar dari bayang-bayang dominasi asing dan menentukan nasibnya sendiri.
Sejak itu terjadi, relasi AS–Venezuela bergerak dari kerja sama pragmatis menjadi konfrontasi ideologis. Pemerintahan Caracas yang memilih jalur anti‑AS, membangun aliansi dengan Rusia dan China, serta menolak liberalisasi ala Barat, perlahan diposisikan sebagai ancaman. Sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, dan delegitimasi politik kemudian hadir dengan bahasa moral: demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia.
Namun di mata banyak orang, terutama di negara-negara berkembang, bahasa moral ini terasa problematis. Secara akademik, situasi ini dapat dibaca melalui teori dependensi dan neo‑imperialisme: negara kuat menggunakan instrumen ekonomi dan politik untuk menekan negara yang kaya sumber daya tetapi lemah secara struktural. Sanksi ekonomi dalam kerangka ini bukanlah kebijakan netral, melainkan alat kekuasaan yang dampaknya sering kali lebih menyakitkan daripada konflik bersenjata.
Fakta di lapangan memperkuat skeptisisme publik. Sanksi yang diklaim menargetkan elit politik justru menghantam kehidupan rakyat biasa—kelangkaan pangan, obat-obatan, inflasi ekstrem, dan runtuhnya layanan publik. Di titik ini, muncul pertanyaan kritis: jika tujuan utamanya demokrasi dan kemanusiaan, mengapa penderitaan sipil menjadi konsekuensi yang seolah tak terhindarkan?
Dari sisi politik global, Venezuela juga berada di tengah tarik‑menarik kekuatan besar. Kedekatannya dengan China dan Rusia menjadikannya simbol perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat di Amerika Latin. Tekanan terhadap Venezuela, dalam opini masyarakat internasional, tidak hanya ditujukan pada Caracas, tetapi juga sebagai pesan geopolitik bahwa kawasan tersebut tetap berada dalam lingkup pengaruh Washington.
Bagi pembaca awam, konflik ini mungkin terlihat jauh dan rumit. Namun esensinya sederhana: negara besar berbicara tentang nilai-nilai universal, sementara kepentingan ekonomi secara strategis-struktural bekerja di balik layar. Minyak mungkin bukan satu-satunya alasan konflik AS–Venezuela, tetapi ia menjadi pintu masuk paling logis untuk memahami mengapa negara ini terus berada dalam tekanan.
Pada akhirnya, konflik AS–Venezuela dibaca publik sebagai cermin ketimpangan tatanan dunia. Kedaulatan sebuah bangsa sering kali diuji ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik global. Demokrasi dijadikan bahasa resmi, kekuasaan menjadi praktik nyata, dan rakyat, sekali lagi menjadi pihak yang paling merasakan kesengsaraannya. ***
