SERANG, biem.co – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Banten mengungkapkan penjualan properti di Banten sepanjang 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi melemahnya daya beli masyarakat serta kebijakan terkait Lahan Baku Sawah (LBS) yang dinilai menghambat pengembangan perumahan.
Hal itu disampaikan Ketua DPD REI Banten, Roni H. Adali, usai kegiatan Sekolah Developer di Hotel Swiss-Belinn Modern Cikande, Kabupaten Serang, Rabu (5/8/2026).
Roni menyebut penjualan properti tahun ini turun sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, ia meminta para pengembang tetap optimistis dan terus beradaptasi menghadapi kondisi pasar.
“Memang penjualan tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu, sekitar 30 sampai 40 persen. Tapi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman developer bahwa kita tidak punya pilihan selain tetap optimistis, terus bergerak, dan tidak menyerah menghadapi situasi yang sulit,” ujarnya.
Menurut Roni, tantangan dalam dunia usaha tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berkarya.
“Jalan yang berat bukan berarti jalan itu tertutup. Justru di situ kita dituntut untuk terus mencari peluang dan tetap semangat menjalankan usaha,” katanya.
Ia menjelaskan, penurunan penjualan dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah melemahnya daya beli masyarakat yang dipengaruhi kondisi ekonomi saat ini.
Selain itu, kebijakan mengenai Lahan Baku Sawah (LBS) juga menjadi persoalan serius bagi para pengembang, terutama yang membangun rumah subsidi.
Roni mengatakan banyak proyek perumahan tidak dapat dilanjutkan karena lahan yang masuk kategori LBS tidak dapat dikembangkan, meskipun sebagian telah mengantongi izin sebelumnya.
“Persoalan Lahan Baku Sawah ini cukup berdampak. Banyak teman-teman developer yang akhirnya tidak bisa bergerak karena lahannya terdampak kebijakan tersebut,” ungkapnya.
Karena itu, REI Banten berharap pemerintah dapat memberikan solusi, khususnya bagi proyek-proyek yang telah memiliki perizinan sebelum kebijakan LBS diberlakukan.
“Kami berharap pemerintah bisa mendengar aspirasi para pengembang. Kalau ada proyek yang sudah berizin, kiranya bisa diberikan jalan keluar atau kebijakan khusus agar pembangunan tetap bisa dilanjutkan. Kasihan teman-teman developer, terutama yang membangun rumah subsidi untuk masyarakat,” tandasnya
Lebih lanjut, Roni juga mengatakan bahwa REI Banten memastikan akan terus mendorong anggotanya untuk meningkatkan kualitas, memperkuat kapasitas usaha, dan tetap berkontribusi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui berbagai program pembinaan, termasuk Sekolah Developer.
Sementara itu, kabar optimis diungkap Waketum DPP REI, Mary Octa Sihombing yang mengatakan bahwa kebutuhan rumah yang terus meningkat menjadi peluang besar bagi industri properti, sekaligus membutuhkan pelaku usaha yang semakin profesional.
“Program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah bukan pekerjaan ringan. Dibutuhkan developer yang berkualitas agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Karena itu kami mengapresiasi DPD REI Banten yang menyiapkan SDM melalui Sekolah Developer,” ujarnya. ***
