Banten besar dalam buku sejarah. Itu fakta yang tidak perlu diperdebatkan. Tetapi seberapa besar Banten dalam pikiran Indonesia hari ini? Jawabannya tidak akan ditemukan di panggung seremoni. Jawabannya ada di perpustakaan yang ramai, kampus yang produktif, pesantren yang melahirkan pemikir, laboratorium yang bekerja, sekolah yang membuat anak-anaknya berani bermimpi, buku-buku yang dibaca di luar Banten, penelitian yang dipakai pemerintah, dan gagasan yang membuat Indonesia menoleh ke barat Pulau Jawa.”
INSPIRASI, biem.co – Saya datang ke Banten bukan sebagai orang Banten. Pada 2006, saya datang dari tanah Sumatra sebagai seorang santri yang kemudian belajar di Pondok Pesantren di daerah Pandeglang. Banten bagi saya ketika itu bukan sekadar nama provinsi di ujung barat Pulau Jawa. Ia adalah tanah yang menyimpan aura sejarah, pesantren, ulama, kesultanan, jawara, tradisi keislaman, sekaligus cerita tentang masyarakat yang memiliki karakter kuat. Dari Pandeglang saya kemudian menempuh pendidikan tinggi di kota Serang, melewati jenjang akademik sampai doktoral di kota Tangerang Selatan, berkeluarga, menetap, menjadi akademisi, dan bergiat dalam dunia literasi. Hampir dua dekade hidup saya kemudian berlangsung di tanah yang semula bukan tanah kelahiran saya.
Saya telah melihat Banten dari dekat, dari ruang pesantren, kampus, masyarakat, hingga ruang-ruang intelektual. Saya menyaksikan kebanggaan orang Banten terhadap sejarahnya. Saya juga melihat kegelisahan yang sama berulang kali: Banten begitu sering berbicara tentang kebesarannya. Tema ini kemudian melahirkan pertanyaan apakah kebesaran itu masih bekerja sebagai energi intelektual bagi generasi hari ini.
Setiap Oktober, pertanyaan itu kembali datang bersama perayaan Hari Ulang Tahun Banten. Tanggal 4 Oktober tahun 2000 diperingati sebagai hari jadi Provinsi Banten. Secara hukum, Provinsi Banten dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 yang ditetapkan pada 17 Oktober tahun 2000. Pemerintah Provinsi Banten mencatat bahwa tanggal 4 Oktober dipilih karena pada hari itulah perjuangan pembentukan Provinsi Banten mencapai momentum penting melalui sidang paripurna DPR RI di Senayan.
Dua puluh enam tahun kemudian, pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya berapa banyak acara yang diselenggarakan untuk merayakannya. Pertanyaannya jauh lebih mengganggu: “setelah seperempat abad menjadi provinsi, apa yang sesungguhnya telah Banten sumbangkan kepada pikiran Indonesia?” Pertanyaan itu terasa lebih penting karena Banten memiliki modal sejarah yang luar biasa.
Kesultanan Banten bukan dongeng yang diciptakan untuk kebutuhan pariwisata. Pada masanya, Banten berkembang sebagai kekuatan perdagangan dan politik penting. Pelabuhannya menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional, terutama melalui komoditas lada, dan wilayah pengaruhnya menjangkau bagian selatan Sumatra serta kawasan lain di Nusantara. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten bahkan tampil sebagai kekuatan yang berhadapan dengan VOC.
Banten juga bukan sekadar kerajaan yang memiliki istana. Ia memiliki tradisi pengetahuan. Nama Syaikh Yusuf al-Makassari, yang pernah menetap di Banten, mengingatkan kita bahwa Banten pernah menjadi ruang pertemuan jaringan intelektual Islam yang melampaui batas wilayah. Tradisi itu kemudian memperoleh gema yang jauh lebih panjang melalui Syaikh Nawawi al-Bantani dari Tanara. Nawawi lahir di Tanara pada 1813, kemudian berangkat ke Mekkah pada usia muda dan berkembang menjadi ulama yang karya-karyanya dipelajari dalam tradisi keilmuan Islam di Nusantara.
Warisan seperti itu seharusnya membuat Banten sedikit banyak termangu, jika sejarah hanya berhenti menjadi bahan pidato dan orkestrasi politis. Sebab persoalannya bukan apakah Banten pernah besar.
Sejarah Besar di Panggung Aktual
Banten memang pernah Besar. Persoalannya adalah apakah generasi Banten hari ini mampu menghasilkan sesuatu yang membuat Indonesia berkata: “Banten kembali melahirkan gagasan besar.” Saya sangat sepakat dengan pernyataan Mudir Ponpes Gontor pada perayaan 1 Abad Gontor lalu, bahwa bangsa ini tidak cukup hanya mengingat sejarah. Tapi bangsa ini juga harus ikut mencetak sejarahnya, menjadi bagian dari sejarah itu sendiri dengan menjadi aktor-aktor perubahan yang terus berkontribusi dalam pembangunan peradaban kemanusiaan di bumi nusantara.
Sementara di titik lain perayaan HUT Banten perlu bercermin. Kita terlalu mudah menyamakan identitas dengan seremoni. Kita terlalu mudah menganggap pakaian adat sebagai kebudayaan, panggung sebagai peradaban, slogan sebagai gagasan, dan nostalgia sebagai strategi masa depan. Kita tidak kekurangan spanduk yang mengatakan Banten hebat. Yang kita perlukan adalah institusi, karya, penelitian, buku, inovasi, dan manusia yang membuat kehebatan itu dapat diverifikasi.
Data pendidikan Banten memperlihatkan sebuah paradoks yang layak direnungkan pada setiap perayaan hari jadi provinsi ini. BPS melalui Statistik Pendidikan Provinsi Banten 2025, yang diterbitkan pada Mei 2026 berdasarkan Susenas Maret 2025, menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Banten bukan sekadar tentang tersedianya sekolah, tetapi tentang seberapa jauh masyarakat mampu melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Data terbaru tentang pendidikan tertinggi yang ditamatkan memperlihatkan bahwa pada 2025, penduduk Banten berusia 15 tahun ke atas yang pendidikan tertingginya perguruan tinggi hanya 11,25 persen. Hampir sembilan dari sepuluh penduduk usia 15 tahun ke atas belum menjadikan perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan tertinggi yang mereka tamatkan.
Di sinilah refleksi HUT Banten seharusnya dimulai. Bukan dengan menyangkal kemajuan, bukan pula dengan membesar-besarkan ketertinggalan, melainkan dengan bertanya apakah pertumbuhan angka pendidikan tersebut telah berubah menjadi kekuatan intelektual yang mampu menghasilkan pengetahuan, kebijakan, inovasi, dan gagasan yang didengar Indonesia.
Romantisme sejarah mulai berhadapan dengan kenyataan statistic. Kita boleh membicarakan Sultan Ageng Tirtayasa, Syaikh Nawawi al-Bantani, dan lain sebagainya berulang kali. Kita boleh mengagungkan Surosowan. Kita boleh menghidupkan kembali cerita tentang pelabuhan Banten. Kita boleh menggelar seminar tentang ulama-ulama besar. Kita bahkan harus terus menggali pikiran-pikiran cemerlang para tokoh Banten dan mensiarkannya.
Semua itu penting. Tetapi sejarah yang tidak melahirkan keberanian intelektual baru hanya akan berubah menjadi museum kebanggaan. Bahkan indikator pembangunan manusia terbaru menunjukkan dua sisi Banten yang perlu dibaca bersamaan. IPM Banten 2025 mencapai 77,25. Dimensi pengetahuan juga meningkat: Harapan Lama Sekolah mencapai 13,11 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 9,56 tahun. Ada kemajuan yang patut diapresiasi.
Namun angka itu tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap pekerjaan rumah yang masih panjang. Rata-rata lama sekolah 9,56 tahun berarti perjalanan pendidikan rata-rata penduduk dewasa Banten masih berada di sekitar jenjang pendidikan dasar-menengah. Harapan bersekolah dapat mencapai 13,11 tahun, tetapi harapan tidak selalu identik dengan realisasi. Di antara keduanya terdapat keluarga, ekonomi, akses, kualitas sekolah, budaya belajar, dan kemampuan mempertahankan anak agar terus berada dalam jalur pendidikan.
Lebih mencemaskan lagi, persoalan literasi masih memberikan alarm yang jelas. Data Pemerintah Provinsi Banten yang bersumber dari BPS dan diolah Bappeda mencatat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Banten pada 2024 sebesar 61.88,. Sedangkan rata-rata nasional mencapai 73,52. Posisi Banten tercatat di urutan ke-30 secara nasional.
Angka itu seharusnya menjadi bahan untuk kita membaca ulang arti sebuah pembangunan jika selama ini pembangunan terlalu sering diukur dari beton, jalan, gedung, festival, dan kemeriahan seremoni.
Sebab sebuah daerah tidak menjadi beradab hanya karena infrastrukturnya bertambah. Daerah menjadi beradab ketika warganya semakin mampu membaca, berpikir, meneliti, menulis, berdebat dengan argumen, menciptakan pengetahuan, dan mengubah pengetahuan menjadi kebijakan.
Banten sebenarnya tidak menutup mata terhadap persoalan itu. Pemerintah daerah sendiri mencatat bahwa capaian IPLM Banten masih berada di bawah rata-rata nasional dan mengidentifikasi persoalan promosi koleksi perpustakaan, kerja sama antarpemangku kepentingan, serta pembentukan kebiasaan membaca di keluarga sebagai bagian dari pekerjaan yang perlu diperkuat. Karena itu kritik terhadap pemerintah Banten semestinya bukan tuduhan bahwa tidak ada program. Program ada. Yang patut dipersoalkan adalah apakah program-program itu telah berubah menjadi ekosistem intelektual.
Sebab membangun perpustakaan bukan berarti otomatis membangun masyarakat pembaca. Membeli buku bukan berarti melahirkan budaya membaca. Membuat festival literasi bukan berarti menciptakan tradisi intelektual. Mengundang pembicara terkenal bukan berarti menghasilkan gagasan. Memberikan penghargaan kepada pegiat literasi bukan berarti pemerintah telah membangun ekosistem literasi.
Ada pekerjaan yang jauh lebih sunyi daripada panggung. Membiayai penelitian. Menerbitkan buku. Membangun pusat studi Banten. Menghidupkan arsip. Mendigitalisasi manuskrip. Membuat perpustakaan benar-benar menjadi ruang publik. Memberikan beasiswa bagi anak-anak Banten sampai perguruan tinggi. Menghubungkan kampus dengan pemerintah. Mendorong riset kebijakan. Membeli karya intelektual lokal. Mengundang anak-anak muda Banten untuk memecahkan problem Indonesia.
Pekerjaan seperti itu memang tidak selalu menghasilkan tepuk tangan dalam satu malam. Barangkali juga tidak cukup fotogenik untuk memenuhi unggahan media sosial pejabat. Tetapi justru pekerjaan semacam itulah yang membangun peradaban.
Banten Bagi Indonesia Saat Ini
Ada paradoks dalam cara Banten memandang dirinya sendiri. Kita sangat percaya bahwa Banten pernah menjadi kerajaan besar. Tetapi kita belum cukup percaya bahwa Banten harus menjadi provinsi yang menghasilkan pengetahuan besar. Kita bangga dengan Sultan Ageng Tirtayasa, tetapi belum cukup agresif melahirkan ilmuwan yang pemikirannya dipakai di luar Banten. Kita bangga dengan Syaikh Nawawi al-Bantani, tetapi belum memiliki ekosistem yang membuat anak-anak muda Banten berlomba menulis kitab intelektual dalam bahasa zamannya sendiri.
Kita bangga dengan sejarah perdagangan Banten, tetapi belum menjadikan inovasi ekonomi dan teknologi sebagai identitas intelektual daerah. Kita punya sejarah yang bisa diceritakan kepada Indonesia. Tetapi apakah kita punya gagasan yang ingin didengar Indonesia? Pertanyaan itu semakin relevan ketika membicarakan citra Banten dalam percakapan nasional selama satu dekade terakhir.
Salah satu citra Banten yang sangat kuat dalam pemberitaan nasional adalah politik lokal dan dinasti politik, terutama setelah kasus yang menyeret Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi perhatian nasional pada 2013–2014. Perkara tersebut bukan sekadar persoalan personal seorang pejabat; ia kemudian menjadi bagian dari percakapan nasional mengenai kekuasaan keluarga, politik lokal, dan korupsi.
Saya tidak hendak menghapus seluruh kontribusi orang Banten hanya karena episode tersebut. Itu tidak adil dan tidak ilmiah. Namun pertanyaan yang lebih sehat adalah: mengapa ketika Banten memasuki percakapan nasional, citra politiknya sering jauh lebih terdengar daripada gagasan intelektualnya? Banten tidak kekurangan orang hebat. Putra-putri Banten berada di parlemen, pemerintahan, birokrasi, partai politik, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, pesantren, dan berbagai ruang strategis negara.
Tetapi kehadiran orang Banten di pusat kekuasaan belum tentu sama dengan hadirnya gagasan Banten di pusat percakapan Indonesia. Ini bukan kritik terhadap orangnya. Ini kritik terhadap ekosistemnya.
Kita perlu berani bertanya: apa teori sosial yang lahir dari Banten dan kemudian dipakai secara nasional? Apa model pendidikan Banten yang menjadi rujukan provinsi lain? Apa kebijakan publik Banten yang direplikasi daerah lain? Apa pusat kajian Banten yang menjadi referensi nasional? Apa gerakan literasi Banten yang menjadi model nasional? Apa inovasi sosial Banten yang kemudian digunakan masyarakat di luar Banten? Jika jawabannya belum banyak, masalahnya bukan karena orang Banten tidak cerdas. Masalahnya adalah kita belum membangun rumah yang cukup besar bagi kecerdasan itu.
Pemerintah terlalu sering bekerja dengan logika proyek. Dunia politik bekerja dengan logika elektoral. Media bekerja dengan logika perhatian. Kampus bekerja dengan logika akademik. Masyarakat bekerja dengan kebutuhan sehari-hari. Semuanya berjalan sendiri-sendiri, sementara ekosistem pengetahuan yang seharusnya mempertemukan mereka belum tumbuh secara kokoh.
Padahal Banten memiliki modal yang sangat tidak sedikit. Ada pesantren. Ada perguruan tinggi. Ada kawasan industri. Ada kota-kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Ada masyarakat urban yang berdekatan dengan Jakarta. Ada tradisi keislaman. Ada sejarah kesultanan. Ada masyarakat adat Baduy. Ada pelabuhan dan jalur perdagangan internasional. Ada populasi besar. Ada anak-anak muda yang tumbuh dalam dunia digital. Apa yang terjadi jika seluruh modal itu dipertemukan dalam satu agenda besar: Banten sebagai laboratorium pengetahuan Indonesia?
Bayangkan Banten memiliki pusat studi maritim Nusantara yang menjadi rujukan nasional. Bayangkan penelitian tentang Kesultanan Banten tidak hanya berhenti pada seminar tahunan, tetapi menjadi database sejarah terbuka yang dapat digunakan peneliti seluruh dunia. Bayangkan manuskrip ulama Banten didigitalisasi dan diterjemahkan dan dijadikan sebagai basis kebijakan. Bayangkan pesantren menjadi pusat inovasi sosial. Bayangkan kampus-kampus Banten menghasilkan riset yang langsung digunakan pemerintah daerah. Bayangkan anak-anak Banten memperoleh beasiswa untuk belajar sampai doktoral dengan satu syarat sederhana: pulang membawa pengetahuan.
Bayangkan pula HUT Banten tidak hanya menghadirkan panggung musik, parade budaya, dan pidato pejabat. Bayangkan satu Oktober menjadi Pekan Pengetahuan Banten. Setiap kabupaten dan kota memamerkan riset terbaiknya. Anak-anak sekolah mempresentasikan penemuan mereka. Pesantren menerbitkan karya ilmiah. Perguruan tinggi membuka hasil penelitian untuk publik. Pemerintah meluncurkan data terbuka. Perpustakaan menggelar pesta buku. Arsip kesultanan dibuka untuk peneliti.
Para ilmuwan Banten yang bekerja di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, bahkan luar negeri dipanggil pulang untuk berbicara. Bukan untuk seremoni. Untuk bekerja. Itulah bentuk perayaan yang lebih layak bagi sebuah daerah yang pernah menjadi simpul penting Nusantara. Sebab Banten tidak perlu terus-menerus membuktikan bahwa masa lalunya hebat. Dokumen sejarah sudah berbicara. Peninggalan Kesultanan Banten masih ada. Nama Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Syaikh Nawawi al-Bantani telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia.
Bahkan pemerintah sendiri mengakui peninggalan sejarah Banten sebagai sumber penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, dan pembentukan jati diri bangsa. Yang belum selesai adalah pekerjaan kita hari ini.
Bagaimana membuat anak Banten membaca lebih banyak? Bagaimana membuat lebih banyak anak Banten sampai perguruan tinggi? Bagaimana membuat lebih banyak doktor pulang membawa laboratorium gagasan? Bagaimana membuat pesantren menjadi pusat pengetahuan, bukan hanya pusat reproduksi pengetahuan lama? Bagaimana membuat kampus Banten menghasilkan teori, teknologi, dan kebijakan yang digunakan Indonesia? Bagaimana membuat literasi menjadi kebiasaan sosial, bukan sekadar program pemerintah? Bagaimana membuat HUT Banten menjadi momentum evaluasi peradaban, bukan kalender tahunan untuk memproduksi euforia?
Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak seksi. Ia tidak selalu menghasilkan foto pejabat dengan panggung megah. Ia tidak selalu mendapatkan tepuk tangan. Ia bahkan tidak selalu menghasilkan konten yang viral. Tetapi peradaban memang tidak dibangun dari apa yang paling mudah diviralkan. Peradaban dibangun dari sesuatu yang dikerjakan terus-menerus ketika kamera sudah dimatikan. Sebagai orang yang datang dari Sumatra dan kemudian menghabiskan hampir dua puluh tahun hidup di Banten, saya merasa berhak sekaligus berkewajiban menyampaikan satu hal sederhana: Banten tidak perlu minder kepada siapa pun. Tetapi Banten juga tidak boleh mabuk oleh kebanggaan terhadap dirinya sendiri.
Ada perbedaan besar antara menghormati sejarah dan hidup dari sejarah. Menghormati sejarah berarti mengambil keberanian dari orang-orang terdahulu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Hidup dari sejarah berarti terus mengulang nama-nama besar karena kita kehabisan nama baru untuk dibicarakan.
Kita tentu membutuhkan Sultan Ageng Tirtayasa sebagai ingatan. Kita membutuhkan Syaikh Nawawi al-Bantani sebagai teladan. Kita membutuhkan sejarah Kesultanan Banten sebagai identitas. Tetapi Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar cerita tentang Banten masa lalu. Indonesia membutuhkan Banten hari ini.
Banten yang melahirkan peneliti. Banten yang melahirkan penulis. Banten yang melahirkan ilmuwan. Banten yang melahirkan teknolog. Banten yang melahirkan pemikir kebijakan. Banten yang melahirkan pengusaha berbasis inovasi. Banten yang melahirkan gerakan literasi. Banten yang mampu mengubah tradisi pesantren menjadi kekuatan intelektual modern. Banten yang tidak hanya menjadi halaman dalam buku sejarah Indonesia, tetapi ikut menulis halaman berikutnya.
Maka HUT Banten tahun ini seharusnya tidak hanya menjadi pertanyaan tentang “berapa tahun usia Banten?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Setelah semua sejarah itu, apa yang sedang kita pikirkan untuk Indonesia?”
Banten besar dalam buku sejarah. Itu fakta yang tidak perlu diperdebatkan. Tetapi seberapa besar Banten dalam pikiran Indonesia hari ini? Jawabannya tidak akan ditemukan di panggung seremoni. Jawabannya ada di perpustakaan yang ramai, kampus yang produktif, pesantren yang melahirkan pemikir, laboratorium yang bekerja, sekolah yang membuat anak-anaknya berani bermimpi, buku-buku yang dibaca di luar Banten, penelitian yang dipakai pemerintah, dan gagasan yang membuat Indonesia menoleh ke barat Pulau Jawa.
Jika suatu hari nanti Indonesia mengenal Banten bukan karena nostalgia kesultanan, bukan karena hiruk-pikuk politik lokal, bukan karena konflik elite, melainkan karena ilmu pengetahuan, pendidikan, literasi, kebudayaan, dan inovasinya, barulah kita dapat mengatakan bahwa warisan kebesaran itu benar-benar hidup. Sebab tugas sebuah generasi bukan mengulang kejayaan leluhurnya. Tugas sebuah generasi adalah membuat leluhurnya tidak malu melihat apa yang dikerjakan setelah mereka. (Red)
