INSPIRASI, biem.co – Ketika terjadi pencemaran lingkungan, perhatian publik sering tertuju kepada siapa yang harus dihukum? Perusahaan dapat dikenai sanksi, pejabat dapat diperiksa, dan kerugian Masyarakat dapat dihitung. Namun ada pertanyaan yang tidak kalah penting, setelah pencemaran terjadi, siapa yang memastikan lingkungan benar-benar dipulihkan?
Pertanyaan ini penting karena pencemaran bukan hanya perkara pelanggaran hukum, tetapi juga perkara hilangnya kualitas hidup masyarakat. Sungai yang tercemar, tanah yang rusak, udara yang menurun kualitasnya, atau sumber air yang tidak lagi layak digunakan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat jauh setelah proses hukum selesai.
Dalam kerangka hukum Indonesia, hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat mempunyai dasar konstitusional. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Prinsip yang sama ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sampai saat ini tetap berlaku dengan sejumlah perubahan melalui UU Cipta Kerja. UU tersebut juga memberikan hak kepada masyarakat atas informasi, partisipasi, akses keadilan, serta pengaduan ketika terjadi dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Ketika lingkungan telah tercemar, hak masyarakat seharusnya tidak hanya dipahami sebagai hak untuk memperoleh kompensasi. Masyarakat juga memiliki kepentingan agar fungsi lingkungan dikembalikan sedekat mungkin kepada kondisi yang layak. Pasal 54 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kewajiban yang sangat jelas. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan. Norma ini memperlihatkan bahwa hukum lingkungan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memulihkan.
Jika sebuah perusahaan mencemari sungai misalnya, persoalan tidak selesai hanya karena perusahaan membayar denda. Jika sumber pencemaran masih ada dan kualitas air tetap buruk, masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tetap menanggung akibatnya. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan seharusnya tidak berhenti pada sanksi, tetapi sampai pada apakah kualitas lingkungan benar-benar telah diperbaiki.
Hal yang sama berlaku ketika tanah tercemar limbah. Masyarakat mungkin memperoleh ganti rugi karena kehilangan hasil pertanian atau tidak dapat menggunakan lahannya untuk sementara. Namun pembayaran tersebut tidak otomatis mengembalikan kesuburan tanah. Jika tanah tetap tercemar bertahun-tahun kemudian, kerugiannya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga ekologis dan antargenerasi. Di sinilah perbedaan antara ganti rugi kepada manusia dan pemulihan lingkungan perlu ditegaskan. Keduanya dapat berjalan bersamaan, tetapi tidak sama.
Pasal 87 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
Masyarakat yang kehilangan sumber air bersih mungkin berhak memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Tetapi di luar itu, pelaku pencemaran juga dapat dibebani kewajiban untuk membersihkan sumber pencemar dan memulihkan lingkungan. Konsep seperti ini penting karena ekosistem tidak selalu dapat dinilai hanya dengan uang.
Berapa harga sebuah sungai yang kehilangan ikan? Berapa nilai tanah yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan masyarakat kemudian kehilangan produktivitasnya? Berapa nilai udara bersih yang setiap hari sebelumnya dinikmati tanpa harus membeli? Tidak semua kerugian ekologis dapat sepenuhnya diterjemahkan ke dalam nominal rupiah. Maka, pemulihan harus ditempatkan sebagai tujuan utama, bukan sekadar tambahan setelah pembayaran denda.
PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur lebih lanjut berbagai instrumen pengendalian pencemaran, pengelolaan mutu air, udara dan laut, pengelolaan limbah, penjaminan pemulihan fungsi lingkungan, pengawasan, serta sanksi administratif. Ini menunjukkan bahwa pemulihan memang merupakan bagian dari sistem pengelolaan lingkungan, bukan tindakan sukarela perusahaan setelah terjadi masalah.
Persoalannya kemudian terletak pada pelaksanaan. Sering kali masyarakat lebih mudah mengetahui bahwa suatu perusahaan telah dijatuhi sanksi daripada mengetahui sejauh mana lingkungan telah dipulihkan. Padahal ukuran keberhasilan penegakan hukum lingkungan seharusnya bukan hanya jumlah sanksi yang dijatuhkan.
Yang juga perlu dihindari adalah anggapan bahwa setelah perusahaan membayar ganti rugi kepada masyarakat maka konflik lingkungan telah selesai. Dalam perspektif keadilan lingkungan, masyarakat bukan hanya berhak memperoleh pembayaran atas kerugian masa lalu. Mereka juga berhak hidup kembali dalam lingkungan yang tidak terus menerus membahayakan kesehatan dan penghidupan.
Pemulihan lingkungan karena itu mempunyai dimensi keadilan yang lebih luas. Bukan hanya tentang memperbaiki tanah, sungai, atau udara. Pemulihan juga berarti mengembalikan kemampuan masyarakat menggunakan sumber daya tersebut secara aman.
Pemerintah mempunyai peran penting dalam memastikan kewajiban ini benar-benar dijalankan. Negara tidak cukup menjadi mediator/penengah antara perusahaan dan masyarakat. Pemerintah memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pelaku pencemaran memenuhi kewajiban pemulihannya.
Jika kewajiban pemulihan hanya tertulis dalam keputusan atau putusan tanpa pernah benar-benar dilaksanakan, maka hukum kehilangan makna konsekuensi praktisnya.
Pengawasan pascapencemaran sama pentingnya dengan penindakan ketika pencemaran pertama kali ditemukan. Pemulihan juga harus dilakukan sampai hasilnya dapat diukur. Menanam pohon beberapa kali belum tentu berarti ekosistem telah pulih. Mengambil limbah yang terlihat belum tentu berarti tanah sudah aman.
Yang harus dinilai adalah fungsi lingkungan, bukan hanya kegiatan administratif yang disebut sebagai pemulihan. Masyarakat yang menjadi korban pencemaran mempunyai hak lebih besar daripada menerima permintaan maaf atau kompensasi. Mereka mempunyai hak untuk melihat sumber pencemaran dihentikan, lingkungan dibersihkan, fungsi ekologis dipulihkan, serta risiko serupa dicegah agar tidak terulang.
Penegakan hukum lingkungan seharusnya tidak berhenti ketika pelaku dihukum. Penegakan hukum lingkungan baru benar-benar berarti ketika sungai kembali dapat digunakan, tanah kembali aman, udara kembali layak, dan masyarakat dapat hidup tanpa terus menanggung dampak pencemaran. (Red)
