KOLOM, biem.co – Setiap Agustus, Indonesia mendadak menjadi sangat merah putih. Tiang bambu yang sebelas bulan berdiri tanpa pekerjaan mendadak memperoleh kehormatan mengibarkan bendera. Gapura dicat. Jalan kampung berdandan. Anak-anak berlatih baris-berbaris dengan wajah lebih serius daripada sebagian orang dewasa ketika diminta menjelaskan ke mana anggaran pergi. Di kantor-kantor, pakaian adat keluar dari lemari. Di Istana, protokol bekerja, kamera bersiap, lagu-lagu perjuangan diputar, dan republik, seperti sebuah keluarga yang akan kedatangan tamu penting, sibuk membereskan ruang depan. Semua itu tidak salah. Bangsa yang kehilangan ingatan tentang perjuangannya dapat kehilangan alasan untuk tetap berjalan bersama. Tetapi setiap kali bendera dinaikkan, ada satu pertanyaan yang mestinya ikut naik bersama kain merah putih itu: apa sebenarnya yang sedang kita rayakan? Bukan berapa umur republik, sebab urusan itu cukup diselesaikan dengan kalender. Yang jauh lebih sulit dihitung adalah berapa banyak rakyat yang sungguh-sungguh merasakan akibat baik dari kemerdekaan dalam hidup sehari-hari.
Pertanyaan itu terasa lebih mengganggu ketika perayaan berlangsung di tengah kabar anak-anak yang mengalami persoalan kesehatan dalam pelaksanaan program publik, warga di daerah bencana yang masih mengumpulkan kembali hidup dari sisa-sisa yang tidak ikut hanyut, dan masyarakat di bagian lain republik yang menjalani hari dengan kecemasan. Lalu dari pusat kekuasaan tampak musik, kegembiraan, pesta, dan orang-orang yang menikmati perayaan. Tidak ada hukum yang melarang pejabat bergembira. Orang yang hidup susah pun masih dapat tertawa. Tetapi kekuasaan mempunyai satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan: membaca keadaan sebelum memamerkan kegembiraan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula akibat dari ketidakmampuannya menangkap suasana. Sebab yang dipertontonkan oleh seorang pejabat tidak pernah berhenti sebagai urusan pribadi ketika ia sedang berdiri di bawah nama negara.
Persoalannya tentu bukan gerakan kaki. Kalau masalah Indonesia dapat selesai dengan mengawasi cara pejabat menari, kita mungkin sudah lama membentuk kementerian urusan koreografi nasional, lengkap dengan direktorat jenderal goyang serentak dan deputi khusus pengaturan tepuk tangan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi di kepala kekuasaan ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Orang kampung biasanya lebih cepat memahami perkara ini daripada buku pedoman resmi. Ketika tetangga sedang berduka, pengeras suara dikecilkan. Ketika ada yang tertimpa musibah, orang datang membawa bantuan, bukan mengundang orkes. Tidak perlu rapat koordinasi. Tidak perlu seminar nasional tentang manajemen empati. Orang hanya perlu mempunyai rasa. Dan negara, dengan seluruh staf ahli, kementerian, lembaga, protokol, pusat data, serta anggaran yang dimilikinya, mestinya tidak kalah peka daripada warga kampung yang tahu kapan harus mengetuk pintu rumah tetangga.
Ada tiga keganjilan yang semakin sulit diabaikan ketika republik kembali merayakan kemerdekaannya.
Pertama, negara tampak makin pandai menyelenggarakan dan menampilkan kerja, sementara hasil kerjanya belum selalu terasa sebanding dalam kehidupan rakyat.
Kedua, Indonesia tidak kekurangan kekayaan alam, anggaran, lembaga, teknologi, maupun orang berilmu, tetapi kemampuan mengubah semua itu menjadi kesejahteraan masih sering berjalan tersendat.
Ketiga, kita terlalu mudah menghitung usia republik, sementara pengalaman rakyat menjalani kemerdekaan belum memperoleh perhatian yang sama seriusnya.
Tiga keganjilan itu bertemu pada satu pertanyaan sederhana yang rupanya tidak mudah dijawab oleh negara sebesar Indonesia: ketika rakyat menghadapi masalah, apakah negara sungguh membuat hidup mereka lebih ringan, atau justru menambah satu meja, satu formulir, satu aplikasi, dan satu alasan lagi untuk datang kembali esok hari?
Keganjilan pertama menyangkut kegemaran negara memperlihatkan dirinya sedang bekerja. Kita memang perlu membedakan antara sibuk dan bekerja, sebab dari kejauhan keduanya tampak hampir sama. Rapat diadakan. Program diumumkan. Proyek diresmikan. Aplikasi diperkenalkan. Spanduk dipasang. Angka-angka dipresentasikan. Laporan disusun. Namun perbedaannya baru terlihat setelah acara selesai dan rakyat pulang ke rumah. Negara dapat sangat sibuk sepanjang tahun dan tetap tidak mengubah banyak hal. Seorang warga baru mengetahui apakah negara bekerja ketika ia mengurus haknya tanpa kehilangan berhari-hari waktu, ketika anak memperoleh makanan yang aman, ketika pasien mendapat pertolongan, ketika korban bencana tidak dibiarkan mengumpulkan hidupnya seorang diri, dan ketika jalan diperbaiki sebelum lubangnya menjadi bahan tontonan yang harus lebih dahulu viral agar menarik perhatian.
Kita bahkan mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam memberi nama kepada program. Kadang namanya begitu gagah sehingga persoalan yang hendak diselesaikannya tampak kecil di sebelahnya. Namun setelah spanduk dicopot, tenda dibongkar, gunting pita disimpan, dan tamu pulang, pertanyaan lama datang kembali dengan wajah yang tidak berubah: apa yang benar-benar sampai kepada rakyat? Negara tidak dibentuk untuk menghasilkan acara. Negara dibentuk karena ada persoalan yang tidak dapat ditanggung warga sendirian. Seorang ibu yang anaknya sakit tidak membutuhkan kalimat tentang keberhasilan transformasi. Ia membutuhkan pelayanan yang bekerja. Korban bencana tidak hidup dari siaran pers. Jalan tidak menjadi mulus karena peresmiannya dilakukan dengan meriah. Banjir tidak surut karena slogan dicetak dengan huruf kapital. Dan pungutan liar, sejauh yang kita ketahui, belum pernah ditemukan menyerah setelah membaca jargon reformasi birokrasi.
Birokrasi digital memberi contoh yang kadang lebih lucu daripada acara lawak. Seorang warga memasukkan seluruh datanya ke dalam sistem, lalu tetap diminta membawa fotokopi untuk membuktikan kepada negara bahwa data yang baru saja diberikan kepada negara itu memang miliknya. Nama sudah ada. Alamat tersimpan. Nomor identitas terbaca. Sistem bahkan mungkin lebih hafal tanggal lahirnya daripada beberapa teman dekatnya. Namun kertas tetap diminta. Digitalisasi kita kadang seperti becak listrik: mesinnya baru, tetapi penumpangnya masih diminta mengayuh. Teknologi masuk melalui pintu depan, sementara kebiasaan lama duduk santai di ruang tamu dan berkata, “Silakan beradaptasi dengan saya.” Kalau Franz Kafka hidup di Indonesia, barangkali ia tidak perlu bersusah payah mencari bahan untuk menulis tentang absurditas birokrasi. Cukup mengambil nomor antrean.
Keganjilan kedua lebih tua dan lebih besar: Indonesia kaya, tetapi kekayaan itu terlalu sering sulit diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang dirasakan. Kita mempunyai laut, tetapi ikan dapat mahal. Kita hidup di negeri tropis yang tanahnya subur, tetapi urusan pangan terus menyisakan kecemasan. Perkebunan luas, kebutuhan pokok tetap membuat keluarga menghitung ulang belanja. Kita memiliki sumber daya alam, tetapi biaya energi masih menjadi beban bagi sebagian masyarakat. Pajak dikumpulkan, sementara di sejumlah tempat warga masih mengenal lubang jalan lebih lama daripada mengenal pejabat yang bertanggung jawab memperbaikinya. Lembaga pengawasan bertambah, tetapi pungutan liar mempunyai kemampuan bertahan yang patut membuat ahli evolusi penasaran: kebijakan berubah, pejabat berganti, spanduk pemberantasan dipasang, tetapi makhluk itu selalu menemukan cara untuk melanjutkan keturunan.
Tentu tidak adil jika seluruh persoalan itu dijelaskan dengan satu kalimat atau dibebankan kepada satu pemerintahan dan satu zaman. Harga ikan berkaitan dengan distribusi, penyimpanan, transportasi, musim, struktur pasar, dan tata niaga. Pangan bergantung pada produksi, cuaca, cadangan, perdagangan, harga, serta konsumsi. Energi mempunyai hitungan yang tidak dapat dibongkar hanya dengan meninggikan suara di podium. Tetapi justru karena hidup modern semakin rumit, negara dibutuhkan. Kalau semua persoalan dapat selesai dengan sendirinya, kita mungkin cukup mempunyai pasar, kalender, dan doa, tanpa perlu membangun pemerintahan dengan kantor yang bertingkat-tingkat. Kekuasaan memperoleh mandat karena masyarakat menyerahkan kepadanya perkara-perkara yang terlalu besar dan terlalu rumit untuk ditanggung sendiri. Karena itu, penjelasan teknis tidak boleh berubah menjadi tempat persembunyian terakhir ketika hasil yang dijanjikan tidak kunjung tiba.
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan bahan. Yang sering menjadi soal adalah kemampuan memasaknya. Kita mempunyai dapur besar, koki banyak, peralatan lengkap, buku resep tebal, dan anggaran belanja yang nilainya dapat membuat orang biasa menarik napas sebelum membaca seluruh angka nolnya. Kita punya kementerian, lembaga, aparatur, ahli, perguruan tinggi, teknologi, data, dan tentu saja rapat. Soal yang terakhir jangan dianggap enteng. Kalau rapat dapat dijadikan komoditas ekspor, mungkin devisa kita sudah cukup untuk membangun satu kementerian khusus urusan notulen. Namun sebuah negara tidak diukur dari banyaknya alat yang tersedia. Laut yang luas tidak dengan sendirinya membuat nelayan sejahtera. Anggaran besar pun belum tentu terasa sampai ke rumah-rumah. Di antara kekayaan dan kesejahteraan terdapat pekerjaan panjang bernama mengelola negara, dan pekerjaan itulah yang tidak dapat diselesaikan dengan memperbanyak seremoni.
Dari sini pertanyaan tentang kemerdekaan menjadi lebih besar daripada urusan upacara. Pada 1945, Indonesia memperoleh kemerdekaan politik. Penjajah pergi. Kita memiliki bendera sendiri, pemerintahan sendiri, hukum sendiri, wilayah sendiri, dan hak untuk menentukan jalan sendiri. Namun setelah pintu kemerdekaan dibuka, pekerjaan yang jauh lebih berat justru dimulai: mengurus rumah sendiri. Membangun institusi sendiri, mengelola kekayaan sendiri, menegakkan hukum sendiri, dan memastikan bahwa negara yang sudah tidak dikuasai orang lain benar-benar berguna bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Mengusir penjajah ternyata hanya bab pertama. Bab berikutnya jauh lebih panjang, dan sampai hari ini kita masih menulisnya sambil sesekali menghapus kalimat yang salah, meski ada pula halaman yang tampaknya terlalu disayang untuk diakui sebagai kesalahan.
Kemerdekaan karena itu tidak dapat berhenti pada bendera, lagu kebangsaan, pakaian adat, atau upacara yang berlangsung sempurna. Semua itu penting sebagai ingatan bersama. Namun kemerdekaan baru memperoleh tubuh ketika masuk ke rumah-rumah rakyat. Seorang ibu yang tinggal jauh dari pusat kekuasaan tidak memerlukan kuliah panjang tentang teori negara untuk mengetahui apakah republik bekerja. Ketika anaknya sakit, apakah pertolongan tersedia? Ketika rumahnya terkena bencana, apakah perlindungan datang? Ketika mengurus haknya, apakah negara mempermudah atau justru memperlakukannya seperti orang yang datang meminta belas kasihan? Ketika hukum dilanggar, apakah hukum bergerak karena keadilan menuntutnya, atau baru mulai berlari setelah masyarakat ramai membicarakannya? Dari perkara-perkara sehari-hari yang tampaknya kecil itulah rakyat membuat kesimpulan besar tentang republik.
Barangkali itulah keganjilan ketiga yang paling sunyi. Kita hidup di bawah satu bendera, menyanyikan lagu yang sama, dan merayakan tanggal yang sama, tetapi hubungan setiap warga dengan negara dapat sangat berbeda. Ada yang mengenal negara melalui pelayanan yang cepat. Ada yang mengenalnya melalui antrean. Ada yang merasa negara hadir sebagai perlindungan. Ada yang baru merasakan kehadirannya setelah persoalannya menjadi viral. Ada yang memandang kemerdekaan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Ada pula yang masih berusaha membebaskan diri dari ketakutan, kelaparan, penyakit, ketidakpastian, dan ketidakadilan. Di atas peta kita sama-sama berada di Indonesia; dalam kehidupan sehari-hari, jarak kita dengan negara ternyata tidak selalu sama. Republik telah merdeka sebagai sebuah negara, tetapi pengalaman menikmati hasil kemerdekaan masih tersebar dengan ukuran yang berbeda-beda.
Kepercayaan kepada negara tidak tumbuh terutama dari kalimat “kami hadir.” Kalimat itu dapat diucapkan siapa saja yang memiliki mikrofon. Kepercayaan tumbuh ketika seorang warga, tanpa diminta, dapat mengatakan bahwa pada saat ia menghadapi kesulitan, negara memang datang dan membuat keadaan sedikit lebih baik. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Yang satu adalah pernyataan dari podium. Yang lain adalah pengalaman hidup. Politik terlalu sering sibuk memproduksi kalimat, padahal rakyat menjalani hari bukan di dalam kalimat. Mereka menjalani kemerdekaan di pasar, di puskesmas, di sekolah, di kantor pelayanan, di sawah, di laut, di jalan yang mereka lalui setiap pagi, dan di rumah ketika malam datang bersama tagihan.
Karena itulah kegembiraan kekuasaan harus selalu ditemani empati. Pemimpin boleh tertawa, pejabat boleh menari, dan republik tidak perlu menjalani hidup dengan wajah murung seperti orang yang setiap pagi baru menerima tagihan listrik. Namun mereka yang memegang kekuasaan mesti dapat membaca cuaca batin rakyatnya. Ada saat ketika musik dinaikkan dan tepuk tangan memang pantas terdengar. Ada pula saat ketika musik perlu dikecilkan karena ada suara lain yang lebih mendesak untuk didengar. Kemampuan membedakan keduanya tampaknya sederhana, tetapi justru di sana watak kepemimpinan diuji. Seorang pejabat dapat menjalankan seluruh protokol dengan sempurna, tetapi tanpa kemampuan memahami penderitaan orang lain, ia mungkin hanya berhasil menjadi petugas upacara yang sangat baik.
Bayangkan Indonesia sebagai sebuah rumah besar. Ruang depannya terang, lampunya mahal, musiknya bagus, dan para tamunya datang dengan pakaian terbaik. Sementara itu, dari kamar belakang seorang anak menangis karena sakit. Di halaman, ada keluarga yang baru kehilangan rumah. Di dapur, seorang ibu menghitung beras sambil memperkirakan apakah uang belanja cukup sampai akhir minggu. Jika tuan rumah mendengar semuanya lalu memutuskan bahwa pesta harus diteruskan karena suasana sedang bagus dan foto-foto sudah terlanjur dijadwalkan, tentu yang salah bukan pesta itu sendiri. Yang salah adalah cara memandang rumah. Rumah bukan hanya ruang depannya. Dan republik bukan hanya Istana. Apa yang tampak indah dari pusat belum tentu sampai sebagai kehangatan ke tempat-tempat yang jauh dari pusat itu.
Setelah perayaan selesai, semua lambang kegembiraan pada akhirnya kembali menjadi benda biasa. Lagu berhenti. Konfeti disapu. Panggung dibongkar. Kursi dilipat. Kamera dimatikan. Foto-foto masuk ke media sosial dan menjadi arsip. Namun pagi datang seperti biasa, tanpa protokol dan tanpa musik. Seorang ibu membawa uang belanja yang jumlahnya tidak berubah, sementara harga di pasar mempunyai tabiat sendiri. Seorang buruh berangkat sebelum matahari benar-benar naik. Seorang pasien duduk menunggu namanya dipanggil. Di suatu kampung, ada warga yang mungkin sudah hafal lubang di jalan lebih baik daripada nama pejabat yang mengurusnya. Di tempat lain, seorang korban bencana masih mencoba menyusun kembali hidup dari apa yang tersisa. Republik kembali ke pekerjaannya yang tidak pernah seluruhnya masuk siaran langsung.
Di situlah kemerdekaan diuji dengan cara yang paling jujur, bukan ketika kamera menyorot panggung dan lagu kebangsaan mencapai nada tertingginya, melainkan ketika pagi datang dan negara harus kembali mengurus rakyat tanpa tepuk tangan. Kemerdekaan ikut berjalan bersama orang-orang ke tempat kerja, ke sekolah, ke pasar, ke rumah sakit, ke sawah, ke laut, dan ke rumah mereka. Ia tampak atau tidak tampak dalam hal-hal yang sederhana: apakah seorang anak aman ketika makan, apakah orang sakit memperoleh pertolongan, apakah warga yang terkena bencana merasa ditemani, apakah hukum memberi rasa keadilan, dan apakah rakyat dapat menjalani hidup tanpa merasa bahwa untuk didengar mereka harus lebih dahulu menjadi berita.
Maka setiap 17 Agustus, selain kembali mengingat berapa tahun Indonesia merdeka, ada baiknya kita memberi tempat bagi pertanyaan yang lebih sulit: sejauh mana kemerdekaan itu membuat hidup rakyat lebih aman, lebih sehat, lebih adil, lebih mudah, dan lebih bermartabat? Negara boleh memiliki gedung yang megah, teknologi yang canggih, anggaran yang besar, program yang panjang, serta perayaan yang meriah. Semua itu dapat menjadi tanda kemampuan. Tetapi ukuran negara yang paling akhir tidak tinggal di dalam gedung dan tidak selalu muncul dalam laporan. Ia hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan: apakah keberadaan negara membuat beban itu berkurang, atau rakyat tetap harus mencari jalan sendiri sambil mendengar dari kejauhan bahwa semuanya sedang berjalan baik?
Jika jawaban atas pertanyaan itu semakin banyak berupa pengalaman baik yang sungguh dirasakan, republik memang patut dirayakan dengan kegembiraan. Tetapi bila terlalu banyak rakyat masih memperoleh jawaban berupa antrean, janji, penundaan, formulir, dan kata “nanti”, kita perlu lebih sering memeriksa isi perayaan daripada sibuk memperindah panggungnya. Kemerdekaan bukan piala yang sekali dimenangkan lalu diletakkan di lemari sejarah. Ia adalah pekerjaan yang harus dibuktikan kembali setiap hari oleh negara kepada rakyatnya, karena bangsa ini dahulu merebut kemerdekaan bukan agar kekuasaan mempunyai alasan untuk berpesta, melainkan agar kehidupan rakyat dapat menjadi lebih layak daripada ketika mereka belum berdaulat atas negerinya sendiri.
Republik boleh berpesta. Tetapi ketika musik perayaan lebih keras daripada suara rakyat yang meminta pertolongan, kemerdekaan patut kembali bertanya kepada dirinya sendiri. (Red)
