KOLOM, biem.co – Di panggung politik Indonesia, orang sering lebih sibuk menghitung siapa yang akan memperoleh kursi daripada memikirkan pekerjaan apa yang menunggu di baliknya. Kekuasaan mempunyai daya tarik yang aneh. Ketika sebuah jabatan kosong, nama-nama segera bermunculan, persekutuan mulai dibaca, dan kedekatan dengan pemimpin mendadak menjadi bahan perbincangan. Seolah-olah nasib sebuah republik dapat ditentukan dari siapa yang paling dekat dengan pintu kekuasaan.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 membawa Indonesia ke dalam keadaan politik yang tidak biasa. Perdebatan tentang pencalonannya belum benar-benar reda, sementara perhatian kini beralih kepada pertanyaan baru: siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto? Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Kursi Wakil Presiden pun dinyatakan kosong, dan proses pengisian jabatan mulai bergerak.
Sejumlah nama beredar, dari Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Teddy Indra Wijaya, Bahlil Lahadalia, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, hingga Dedi Mulyadi. Masing-masing mempunyai pengalaman, jaringan, dan kekuatan politik yang berbeda. Sebagian dekat dengan pusat kekuasaan, sebagian memiliki modal kepartaian, sementara yang lain dikenal karena pengalaman pemerintahan atau popularitasnya. Belum ada kepastian siapa yang akan masuk dalam dua nama yang diajukan Presiden kepada MPR.
Yang menarik justru sikap partai-partai. Golkar, dengan kekuatan kursinya di parlemen, belum memperlihatkan tuntutan terbuka atas jabatan tersebut. Demokrat memiliki tokoh yang layak diperhitungkan. Gerindra mempunyai sejumlah figur berpengaruh. PDI Perjuangan pun membuka kemungkinan perhitungan politik yang berbeda. Mereka mempunyai modal, tetapi belum terlihat berlomba mengajukan calon. Apakah semua sedang menunggu isyarat Prabowo? Ataukah pembicaraan telah berlangsung di ruang-ruang yang jauh dari jangkauan publik?
Politik mengenal banyak pintu. Ada yang terbuka di hadapan kamera, ada pula yang baru diketahui setelah kesepakatan tercapai. Dalam keadaan semacam ini, sikap diam bisa lebih menarik daripada pernyataan panjang seorang ketua partai. Prabowo sendiri berada dalam kedudukan yang berbeda dibandingkan ketika memilih pasangan untuk Pemilu 2024. Ketika itu, ia memerlukan pendamping untuk memenangkan pemilihan. Kini ia memerlukan seseorang untuk membantu menjalankan pemerintahan. Memenangkan pemilu membutuhkan daya tarik politik. Mengurus negara menuntut kecakapan yang lebih panjang napasnya.
Politik Menunggu
Dalam pemerintahan yang ditopang banyak partai, hubungan Presiden dan para pemimpin koalisi selalu mengandung tawar-menawar. Presiden memerlukan dukungan parlemen. Partai membutuhkan ruang untuk memengaruhi kebijakan dan mempertahankan kedudukannya dalam pemerintahan. Hubungan itu saling membutuhkan, meskipun kekuatan masing-masing tidak selalu sama. Jumlah kursi di DPR tentu penting. Partai besar mempunyai pengaruh dalam pembentukan undang-undang, pembahasan anggaran, dan pengawasan pemerintah. Akan tetapi, banyaknya kursi tidak otomatis memberi hak menentukan siapa yang harus menjadi Wakil Presiden.
Golkar memiliki kekuatan politik yang besar. Demokrat berkepentingan menjaga perannya dalam pemerintahan. Gerindra perlu merawat kekompakan internal sekaligus hubungan dengan mitra koalisi. Setiap partai mempunyai kepentingan sendiri, dan kepentingan itu tidak selalu berjalan searah. Mengajukan calon terlalu cepat dapat memperlihatkan ambisi sekaligus mengundang penolakan. Menunggu memberi kesempatan membaca arah angin. Dalam politik, orang yang paling dahulu berbicara belum tentu menjadi orang yang paling banyak memperoleh keuntungan.
Di sinilah diam bisa menjadi bahasa politik. Sikap menahan diri belum tentu menandakan kelemahan. Bisa jadi itu cara menjaga ruang perundingan, menghindari benturan kepentingan, atau menunggu keputusan Presiden. Tetapi diam juga mengundang pertanyaan. Apakah partai-partai sedang menunjukkan kedewasaan politik, atau justru memperlihatkan betapa besarnya ketergantungan mereka kepada kehendak seorang pemimpin?
Prabowo mempunyai keuntungan karena dukungan politik terhadap pemerintahannya cukup luas. Ia memiliki lebih banyak pilihan untuk merawat keseimbangan koalisi. Koalisi besar memang dapat membuat pemerintahan lebih stabil. Keputusan lebih mudah memperoleh dukungan, perselisihan politik bisa ditekan. Tetapi ada persoalan yang patut diwaspadai: ketika hampir semua kekuatan besar berada dalam pemerintahan, siapa yang sungguh-sungguh menjalankan pengawasan?
Koalisi yang luas tidak dengan sendirinya melemahkan demokrasi. Ukurannya terletak pada keberanian parlemen menguji kebijakan, membuka perdebatan, dan menyampaikan kritik. Pemerintahan membutuhkan kesepakatan, sekaligus orang-orang yang berani mengatakan bahwa sebuah keputusan mungkin keliru. Kekuasaan yang terlalu jarang dibantah mudah kehilangan kesempatan memperbaiki dirinya.
Kalkulai Kekuasaan
Memilih Wakil Presiden melalui MPR berbeda dengan memilih pasangan dalam pemilihan umum. Pada 2024, Prabowo perlu mempertimbangkan kekuatan pemilih, dukungan partai, jaringan politik, dan kemampuan calon memperluas penerimaan masyarakat. Kini kebutuhannya berubah. Presiden memerlukan pendamping yang memahami pekerjaan pemerintahan, mampu menjembatani hubungan antarlembaga, dan siap mengambil tanggung jawab ketika keadaan menuntut. Popularitas tetap mempunyai nilai. Tetapi dikenal banyak orang tidak selalu berarti mampu mengurus pekerjaan negara.
Kecakapan menjadi pertimbangan pertama. Seorang politisi mungkin sangat pandai berunding, tetapi belum tentu berpengalaman mengoordinasikan kementerian. Seorang pejabat bisa cemerlang dalam urusan administrasi, tetapi kurang terampil menghadapi pertarungan kepentingan politik. Wakil Presiden memerlukan kemampuan membaca keduanya. Ia harus memahami bagaimana keputusan dibuat, mengapa kebijakan tersendat, dan kapan sebuah persoalan memerlukan penyelesaian politik atau pembenahan administrasi.
Pertimbangan berikutnya menyangkut keseimbangan koalisi dan kesiapan memimpin negara. Memilih tokoh dari partai tertentu dapat mempererat hubungan politik, tetapi mungkin mengubah pembagian pengaruh di antara mitra pemerintahan. Sementara itu, konstitusi menempatkan Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden dalam keadaan tertentu. Jabatan ini menuntut kematangan berpikir, ketegasan mengambil keputusan, dan pemahaman luas terhadap persoalan bangsa. Kedekatan pribadi boleh menjadi modal kepercayaan, tetapi kemampuan memimpin tidak lahir dengan sendirinya dari kedekatan tersebut.
Pemilu 2029 tentu tidak mungkin sepenuhnya dipisahkan dari perhitungan. Seorang Wakil Presiden akan memperoleh pengalaman, jaringan, dan perhatian publik yang dapat memengaruhi masa depan politiknya. Tetapi pemerintahan yang sedang berjalan mempunyai kebutuhan lebih mendesak daripada menyiapkan persaingan berikutnya. Negara tidak bisa menunda pekerjaan hari ini hanya karena para politisi sedang menghitung peluang lima tahun mendatang.
Ada sau persoalan yang sering luput dalam perhitungan semacam ini: hubungan antara kesetiaan dan keberanian berbeda pendapat. Prabowo tentu membutuhkan orang yang dipercaya, memahami arah pemerintahannya, dan mampu menjaga hubungan kerja. Tetapi kepercayaan mempunyai ujian tersendiri. Dalam lingkungan kekuasaan, orang dapat terlalu sibuk menjaga kesepakatan sampai enggan mengemukakan keberatan. Semua tampak kompak. Rapat berjalan lancar. Keputusan memperoleh persetujuan. Padahal, mungkin ada persoalan yang belum diperiksa dengan sungguh-sungguh.
Kekompakan semacam itu bisa menenangkan pemimpin, tetapi belum tentu menolongnya. Wakil Presiden yang baik perlu mengetahui kapan harus mendukung dan kapan harus mengingatkan. Ia tidak perlu mempertontonkan perbedaan pendapat di depan publik. Cukup mempunyai keberanian menyampaikan pandangan yang jujur ketika sebuah kebijakan mengandung risiko. Kesetiaan kepada Presiden tidak semestinya menghilangkan kesetiaan kepada akal sehat. Dua orang dapat bekerja dalam satu arah tanpa harus selalu mempunyai pikiran yang sama.
Membaca Kebutuhan
Perbincangan tentang calon Wakil Presiden mudah berubah menjadi perlombaan menebak siapa yang paling dekat dengan Presiden. Padahal, kedekatan hanya salah satu unsur dalam politik. Dalam amatan saya, pertanyaan yang lebih menarik ialah kebutuhan seperti apa yang hendak dijawab Prabowo melalui pilihannya. Apakah ia memerlukan tokoh yang piawai menjaga hubungan dengan parlemen? Seseorang yang telah lama memahami cara berpikirnya? Atau figur yang mampu menghubungkan keputusan politik dengan pekerjaan pemerintahan sehari-hari?
Pilihan tersebut akan memberi petunjuk tentang cara Prabowo memandang pemerintahan yang ingin dibangunnya. Jika yang diutamakan adalah kekuatan partai, publik dapat membaca pentingnya menjaga keseimbangan koalisi. Jika kedekatan kerja menjadi pertimbangan utama, kepercayaan pribadi tampaknya memperoleh tempat lebih besar. Jika kecakapan mengelola pemerintahan menjadi ukuran terpenting, pilihan itu dapat menunjukkan perhatian Presiden terhadap pekerjaan negara yang semakin rumit.
Persoalannya, kebutuhan politik seorang Presiden tidak selalu sama dengan harapan masyarakat. Seorang calon mungkin sangat diterima oleh partai-partai, tetapi belum tentu memperoleh kepercayaan luas dari warga. Seseorang dapat dipilih melalui prosedur yang sah, sementara masyarakat tetap berhak bertanya mengapa orang tersebut dianggap paling layak. Sah menurut hukum dan diterima secara politik merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu berjalan beriringan.
Dalam pemilihan umum, rakyat memberikan suara secara langsung kepada pasangan calon. Ketika jabatan Wakil Presiden kosong, Presiden mengajukan dua nama dan MPR memilih salah satunya. Keduanya mempunyai dasar konstitusional, tetapi proses memperoleh mandatnya berbeda. Perbedaan itulah yang membuat keterbukaan menjadi penting. Kewenangan Presiden mengusulkan calon tidak menghilangkan tanggung jawab menjelaskan pertimbangannya kepada publik. Begitu pula kewenangan MPR memilih tidak seharusnya berhenti pada pengesahan kesepakatan politik.
Republik ini memiliki banyak orang berpengalaman. Ada yang terampil berpolitik, ada yang cakap mengelola pemerintahan, ada pula yang mempunyai kepercayaan publik cukup kuat. Kesulitannya ialah menemukan seseorang yang mampu mempertemukan kecakapan, integritas, kepentingan koalisi, dan kebutuhan negara. Kesepakatan politik mungkin dapat dicapai dalam beberapa pertemuan. Membuktikan bahwa kesepakatan itu berguna bagi masyarakat memerlukan waktu jauh lebih lama.
Ongkos Politik
Ada pertanyaan lain yang jarang muncul dalam percakapan mengenai calon Wakil Presiden: apa yang terjadi pada pekerjaan yang ditinggalkan orang terpilih? Seorang pimpinan parlemen mungkin memiliki kemampuan berunding yang sangat dibutuhkan Presiden. Tetapi ketika ia berpindah jabatan, siapa yang akan menggantikan perannya menjaga hubungan antara pemerintah dan DPR? Seorang menteri mungkin mempunyai kecakapan mengelola pemerintahan. Apabila ia sedang memimpin pekerjaan penting, perpindahannya dapat memengaruhi kelanjutan program tersebut.
Begitu pula seorang pemimpin partai. Kehadirannya di pemerintahan mungkin memperkuat hubungan politik, tetapi kepergiannya dari jabatan lama dapat mengubah keseimbangan di dalam partainya sendiri. Dalam setiap pilihan selalu ada sesuatu yang harus dilepaskan. Orang yang paling cakap untuk sebuah jabatan belum tentu merupakan orang yang paling tepat dipindahkan dari pekerjaannya sekarang.
Pertimbangan ini mungkin tidak semenarik kabar tentang pertemuan elite atau daftar calon yang beredar. Tetapi pemerintahan bekerja melalui banyak lembaga. Perpindahan seorang tokoh dapat memengaruhi pekerjaan orang lain, bahkan mengubah hubungan antarkekuatan politik. Memilih Wakil Presiden berarti pula memikirkan siapa yang akan mengisi tempat yang ditinggalkannya. Sebuah keputusan yang tampak menguntungkan di satu tempat bisa menimbulkan kekosongan penting di tempat lain.
Di sinilah pilihan politik menuntut perhitungan yang lebih teliti daripada urusan kedekatan dan popularitas. Kursi Wakil Presiden memang hanya satu, tetapi keputusan tentang siapa yang mendudukinya dapat menggerakkan banyak kursi lain. Pergantian orang boleh berlangsung cepat. Menjaga agar pekerjaan pemerintahan tidak ikut terganggu merupakan urusan yang jauh lebih rumit.
Ujian Konstitusi
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah memberikan jalan apabila jabatan Wakil Presiden kosong. Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR. Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satunya. Aturannya jelas mengenai siapa yang mengusulkan dan siapa yang memilih. Besarnya dukungan politik terhadap Presiden tentu dapat memengaruhi keputusan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab MPR untuk menilai calon secara sungguh-sungguh.
Dua nama yang diajukan semestinya memberi kesempatan melakukan penilaian yang layak. Pengalaman, integritas, kemampuan memimpin, dan pemenuhan syarat hukum perlu diperiksa. Masyarakat juga berhak mengetahui alasan yang mendasari pilihan tersebut. Pemilihan Wakil Presiden tidak berlangsung melalui pemungutan suara rakyat secara langsung. Justru karena itulah proses di MPR perlu memperlihatkan kesungguhan lembaga perwakilan dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.
Ada pula persoalan hukum yang patut dicermati. Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 menyinggung asal partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ketentuan ini memerlukan pembacaan yang teliti, terutama apabila muncul calon dari luar koalisi pengusung pada Pemilu 2024. Dalam hukum, penjelasan sebuah pasal bertugas memperjelas aturan, bukan menciptakan syarat baru yang tidak terdapat dalam ketentuan pokoknya. Perbedaan penafsiran harus diselesaikan melalui pembacaan yang cermat terhadap keseluruhan aturan agar proses pemilihan tidak meninggalkan persoalan hukum baru.
Di luar soal hukum, terdapat ujian politik bagi MPR. Apakah lembaga tersebut akan memeriksa kelayakan dua calon dengan sungguh-sungguh? Apakah pertimbangannya dapat diketahui masyarakat? Ataukah sidang hanya akan menjadi tempat mengesahkan pilihan yang telah selesai dirundingkan sebelumnya?
Kesepakatan partai merupakan bagian dari kenyataan politik. Tetapi lembaga negara mempunyai tanggung jawab yang lebih luas daripada menjaga kesepakatan itu. MPR tidak kehilangan kewibawaannya karena memilih calon yang didukung Presiden. Kewibawaan justru diuji ketika lembaga tersebut mampu menunjukkan bahwa pilihannya lahir dari pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Demokrasi membutuhkan prosedur yang sah sekaligus proses yang layak dipercaya. Sebab rakyat mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana sebuah keputusan besar dibuat, sekalipun mereka tidak duduk di dalam ruang tempat keputusan itu diambil.
Kursi Republik
Prabowo kini menghadapi pilihan yang dapat memperlihatkan arah pemerintahannya. Ia dapat mempertimbangkan pengalaman politik, kemampuan berunding, kekuatan partai, kedekatan kerja, kecakapan mengelola pemerintahan, dan penerimaan masyarakat. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya bebas dari akibat politik. Seorang tokoh mungkin unggul dalam menjaga koalisi, tetapi kurang berpengalaman menangani urusan pemerintahan. Tokoh lain mungkin sangat cakap bekerja, tetapi tidak mempunyai dukungan politik yang cukup kuat. Ada pula figur populer yang masih perlu membuktikan kemampuannya dalam pekerjaan negara yang lebih luas.
Sementara para elite menimbang nama, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan persoalannya sendiri. Pemerintah daerah menghadapi tekanan keuangan. Masyarakat memikirkan harga kebutuhan pokok, pekerjaan, biaya pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Banyak urusan administrasi masih membutuhkan waktu dan tenaga yang melelahkan. Di tengah persoalan tersebut, masyarakat mempunyai alasan untuk berharap bahwa Wakil Presiden terpilih kelak mampu membantu memperbaiki kerja pemerintahan.
Jabatan itu dapat berperan dalam memperlancar hubungan antarkementerian, membantu mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan, dan mengawasi pekerjaan yang dipercayakan Presiden kepadanya. Kebijakan pemerintah sering terlihat baik ketika diumumkan, tetapi menghadapi kesulitan saat dilaksanakan. Kementerian mempunyai prioritdinasi dapat membuat program yang menjanjikan kehilangan manfaatnya di lapangan.
Keberhasilannya kelak dapat diperiksa melalui pertanyaan sederhana. Apakah koordinasi pemerintahan membaik? Apakah program berjalan lebih tertib? Apakah persoalan yang lama tertahan mulai menemukan penyelesaian? Masyarakat tidak harus memahami seluruh kerumitan hubungan antarlembaga untuk mengetahui apakah pemerintah bekerja dengan baik. Mereka melihat hasilnya dalam kehidupan sehari-hari.
Seorang ibu mengetahui apakah biaya hidup semakin berat. Seorang lulusan perguruan tinggi mengetahui betapa sulitnya mencari pekerjaan. Orang tua murid memahami persoalan biaya pendidikan. Pasien di rumah sakit merasakan sendiri mutu pelayanan yang diterimanya. Mereka mungkin tidak mengikuti seluruh percakapan elite tentang calon Wakil Presiden. Tetapi merekalah yang kelak merasakan apakah pemerintahan bekerja lebih baik atau tetap berkutat dengan persoalan lama.
Di situlah keputusan politik bertemu dengan kehidupan warga. Kita boleh memperdebatkan siapa yang paling berpengaruh di sekitar Presiden, siapa yang paling dipercaya, atau partai mana yang paling pantas memperoleh tempat. Tetapi pengaruh politik baru mempunyai arti bagi masyarakat apabila dapat membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Di luar ruang perundingan elite, rakyat tidak hidup dari kabar tentang siapa yang sedang naik daun.
Pertanyaan tentang siapa Wakil Presiden baru menyimpan persoalan yang lebih penting daripada daftar nama. Apakah Prabowo akan memilih orang yang paling mudah diterima koalisi, paling dipercaya secara pribadi, atau paling mampu membantunya menjalankan pemerintahan? Ketiganya mungkin bertemu pada satu orang. Mungkin pula Presiden harus menentukan mana yang lebih diutamakan. Pilihan itu akan memperlihatkan pertimbangan politiknya. Proses pemilihan di MPR akan memperlihatkan kesungguhan lembaga negara menjalankan kewenangannya. Sesudah pelantikan, masyarakat akan menilai hasil pekerjaannya.
Jabatan Wakil Presiden tidak disediakan untuk membalas kesetiaan, menyenangkan partai, atau memberi tempat kepada orang yang dekat dengan kekuasaan. Ia mengandung tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada kepentingan mereka yang sedang berunding tentang siapa yang pantas mendudukinya.
Kursi itu milik republik.
Siapa yang akan mendudukinya masih menunggu keputusan. Cara memilihnya akan memperlihatkan watak kekuasaan. Cara menjalankan jabatannya kelak akan menunjukkan apakah pilihan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan negara.
Sejarah akan mencatat siapa yang dipilih. Rakyat akan mengingat apa yang dikerjakannya. (Red)
Eko Supriatno adalah dosen Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten dan pengamat politik.








