KABUPATEN SERANG, biem.co — Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Serang mempertanyakan tunjangan khusus bagi ASN di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengingat tunjangan khusus tersebut hanya untuk beberapa OPD saja, tidak merata untuk semua OPD di lingkungan Pemkab Serang, di mana ASN mendapatkan tunjangan khusus di luar gaji dan tunjangan penambahan penghasilan. Selain tunjangan khusus, serapan anggaran OPD juga masih di bawah 50 persen.
Menurut Novi, Ketua Komisi II, yang juga juru bicara penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun 2017 mengatakan, meski tidak dimasukan dalam RAPBD tahun 2017, namun sebaiknya tunjangan khusus tersebut dihapuskan. Mengingat hanya untuk beberapa OPD saja, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda, Inspektorat, dan pegawai di bagian Setda.
Dijelaskan Novi, tunjangan khusus tersebut bisa memicu kecemburuan yang berdampak terhadap kinerja OPD lainnya. Padahal, ASN sama-sama bekerja untuk rakyat, jadi sebaiknya tidak ada perbedaan.
Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengaku akan melihat dulu seperti apa tunjangan tersebut, nantinya akan disesuaikan dengan kinerja ASN dan anggaran yang ada.
Ditambahkan Tatu, pihaknya juga tidak serta merta akan mengabulkan pengajuan dari beberapa OPD yang mengajukan anggaran untuk tunjangan tersebut, mengingat Pemkab Serang juga masih banyak pekerjaan rumah yang membutuhkan anggaran besar. (firo)
Berita Terkait ;
Ketua Umum Perempuan Tani-HKTI: Perempuan Tani Jadi Motor Pembangunan Ekonomi Desa
Hingga Kini, Kasus Sengketa Lahan Pulau Sangiang Belum Ada Titik Terang, Kenapa?
Dua Klub Asal Banten Wakili Grup 2 Lolos ke Babak 16 Besar Liga 2
Siap-siap, Ya! 5 K-Drama Ini Siap ‘Manjain’ Kamu di September 2017
