JAKARTA, biem.co – Direktur Laboratorium Ilmu Politik Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta, Usni Hasanudin, menyoroti soal pengisian kedudukan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Usni menilai, sebagai lembaga pemangku kedaulatan rakyat, posisi tersebut haruslah diwakili oleh seluruh perwakilan yang ada di MPR.
“Kalau ada 10 fraksi, ya 10 fraksinya dilibatkan sebagai pimpinan,” kata Usni, Kamis (25/07/2019).
Dirinya mengajak rakyat Indonesia untuk mengembalikan makna MPR sesuai yang telah dirumuskan, yakni representasi perwakilan rakyat, baik daerah, golongan, maupun partai politik.
“Perwujudan kedaulatan rakyat adalah MPR yang secara kepemimpinan dilakukan dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, sebaiknya seluruh fraksi maupun DPD saling melengkapi di jajaran pimpinan MPR,” ujarnya.
Menurutnya, tidak semua lembaga harus dikompetisikan untuk menentukan pimpinan, yang akhirnya malah berujung kegaduhan.
“Kegaduhan biarkan dalam lembaga negara selain MPR, dan MPR sebaiknya menghindari nuansa kompetisi sehingga semua saling memilki,” pungkasnya. (hh)
