KOTA SERANG, biem.co – Sobat biem, mengenai beredarnya berita masyarakat Baduy yang menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta dihapusnya destinasi wisata Baduy di media nasional semakin ramai dibicarakan masyarakat, khususnya Banten.
Meski sudah ada klarifikasi (tidak benar surat yang bersumber dari Heru cs) dari pihak Lembaga Adat Baduy melalui video dan tandatangan cap jempol pernyataan sikap, namun penjelasan dari setiap pengamat dan tokoh yang terlibat masih diperlukan.
Nah berangkat dari persoalan itu, diskusi Sawalaya Budaya “Mencari Solusi untuk Masyarakat Baduy” yang dipandu oleh Managing Director biem.co, Rizal Fauzi, di gelar di Cafe Umakite, Minggu (12/07/2020).
Pada Diskusi tersebut dihadirkan Heru Nugroho (Pegiat Internet yang Akrab dengan Masyarakat Baduy), Uday Suhada (Pendamping Saba Budaya, Pecinta Masyarakat Baduy), Paundra Bayu Aji (Kabid Destinasi Dispar Banten), dan Fajar Yugaswara (Pelaku Seni).
Dalam diskusi, Heru Nugroho menyatakan bahwa dirinya siap menerima konsekuensi atas terjadinya kegaduhan di Lembaga Adat Baduy dan masyarakat Banten yang disebabkan oleh hadirnya surat tersebut. Karena menurutnya keinginan masyarakat Baduy untuk lepas dari destinasi wisata (sentuhan orang luar) yang hanya menonton aktivitas mereka, sudah lama tertanam. Dan itu yang menjadi trigger Heru Cs.
“Saya bersedia harus disalahkan, tapi dengan cara yang salah. Mungkin harus dengan cara yang salah untuk sampai,” ujarnya dalam pembukaan diskusi.
Ia juga mengaku bahwa turunnya surat tersebut atas dasar mandat atau aspirasi dari masyarakat Baduy.
“Memang saya dapat aspirasi dari obrolan saja, tidak berbentuk tulisan. Karena mereka (red-jaro) sempat bertanya petisinya seperti demo. Nah kami cari solusi, dan membuat surat agar terlihat formal, yang kemudian dibacakan dihadapan beberapa jaro dan dicap jempol,” jelasnya.
“Nah dalam aspirasi yang kemudian menjadi surat itu bukan berarti menolak tamu, tapi istilahnya itu destinasi wisata dihapus. Yang penting tamu bisa menjaga, jangan sampai tatanan adat rusak, lingkungan rusak. Pada prinsipnya tatanan adat nggak mau tercemar. Tetapi sekali lagi bila kami salah (Heru Cs) melakukan cara itu karena tidak ada dalam adat, kami pasrah dan siap disalahkan,” ungkapnya.
Ia juga melanjutkan, perkembangan surat tersebut sudah sampai ke Pemerintah Pusat.
“Yang saya tahu Kementerian Lingkungan Hidup sedang ngebahas di Komisi IV untuk meriviu tentang destinasi wisata Baduy,” pungkasnya.
Sementara itu, Pecinta Masyarakat Baduy, Uday Suhada mengatakan untuk mengomunikasikan permasalahan kepada pemerintah ada sistem yang sudah dibuat melelaui Jaro Pamarentah atau Jaro Desa.
“Di dalam sistem kelembagaan adat di Baduy, yang berhubungan dengan luar yaitu Jaro Pamarentah atau Jaro Desa. Makanya tanpa ada pemilihan kepala Desa di Kanekes. Itu untuk penghubung dengan pemerintah,” ucapnya.
Uday melanjutkan,” Mereka punya peradaban atau kehidupan yang jelas. Makanya saya susun dengan teman-teman Perdes tahun 2007 tentang adat saba budaya Baduy. Konsep saba budaya jauh dari konsep wisata yang menjadikan tontotan. Tapi saba maknanya dalam, silaturahmi, saling menghargai adat masing-masing. Lebih dari itu saling melindungi dan menjaga,” jelasnya.
Ia juga mendapat pesan dengan Bahasa Sunda dari Jaro Alim, ketika betemu dengannya. ‘Hirup ulah bohong, ulah nipu. Wayahna eta wisata Baduy diganti dengan saba budaya’.
Karena hal itu Uday mengaku heran ketika mendengar ada surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
“Saya heran setelah itu ada berita dari nasional, ada mandat untuk menyampaikan ke Presiden. Dan yang memberitakan bukanlah dari Banten,” pungkasnya. (iy)
