Komisi III DPRD Kabupaten Serang Dorong UMKM Bangkit dari Pandemi

KABUPATEN SERANG, biem.co — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang terus mendorong UMKM tetap berjalan di masa pandemi Covid-19 ini. Pihaknya menyebut para pengusaha yang ada di kabupaten patuh terhadap pembayaran pajak kepada pemerintah. Namun, dalam kondisi pandemi, para pengusaha meminta agar diberikan dispensasi kelonggaran waktu pembayaran.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Agus Wahyudiono dalam talk show ‘Suara Wakil Rakyat: Setahun DPRD Kabupaten Serang bersama biem.co, baru-baru ini.

“Kalau tingkat kepatuhan, alhamdulillah walaupun dalam kondisi Covid-19 terkait PBB sudah sangat bagus. Hanya mungkin ada beberapa PBB yang minta penundaan waktu saja, karena masa pandemi Covid-19, kita sampaikan kepada Bapenda untuk meminta keringanan,” ujarnya.

Terkait dengan koordinasi lintas OPD mitra kerjanya, hingga kini pihaknya masih bersinergi dengan baik.

“Alhamdulillah, lancar saja karena sebagai mitra kita, kita sinergis dengan pemerintah dalam hal ini Bapenda, Diskoperindag dan lainya,” katanya.

Banyaknya pengangguran akibat adanya pandemi Covid-19, DPRD dengan Disperindagkop mengaku  sudah memberikan bantuan dalam bentuk pemberian modal.

“Ini kan menyeluruh bukan hanya Kabupaten Serang saja. Namun bila sinergis insya Allah bisa teratasi, kita akan bangkit. Saya koordinasi dengan mitra, salah satunya dengan Diskoperindag terkait bagaimana upaya pasca PHK harus tetap memenuhi kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga. Kemarin kita upayakan membuat usaha untuk mengurangi pengangguran. Kemarin kita beri bantuan dana sebesar Rp2,4 juta,” terang Agus.

Selanjutnya, Agus menyatakan, DPRD akan membantu dalam melakukan pengawasan terkait pembinaan para pelaku UMKM agar para pengusaha bisa berjalan dengan baik.

“Tinggal dibina, diberikan pelatihan untuk mengelolanya dengan baik supaya bisa membuka lapangan kerja yang lain,” tuturnya.

Selain itu, Komisi III juga tengah membuat program untuk membantu masyarakat dengan cara mengajak pengusaha untuk menyerahkan pembuatan produknya kepada masyarakat.

“Kalau dengan industri, kita akan bersinergi, seperti kami pernah kunjungan kerja di Lampung, Cikarang, ada konsep luar bisa perusahaan punya program yang produknya disubkonkan dengan masyarakat. Supaya perusahaan tidak mem-PHK orang dan memberikan pesangon, kita lagi mencari pola itu untuk diterapkan. Ini sudah dilakukan di Cikande,” tutupnya. (ajat)