KABUPATEN SERANG, biem.co — Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang, di tahun 2017, terdapat 12.725 rumah masuk dalam kategori rumah tidak layak huni (RTLH). Dari jumlah 12.725, hingga tahun 2020, Pemkab Serang sudah membangun sebanyak 9.168 RTLH menjadi Rumah Layak Huni (RLH).
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Zaeni saat talk show program Suara Wakil Rakyat – Setahun DPRD Kabupaten Serang di Raza Coffe, Pamarayan mengungkapkan, terkait keberadaan RTLH, Pemkab Serang sudah sangat responsif dalam menangani hal tersebut.
“Jujur saja kalau berbicara Perkim, tidak lepas daripada kebutuhan masyarakat. Pasca Tatu Chasanah dilantik menggantikan Ahmad Taufik Nuriman (ATN), masih banyak rumah yang tidak layak huni yang jumlahnya sekitar 12.700 rumah yang harus dibangun. Saat itu kami minta ke Pemkab Serang, dan alhamdulillah Bupati sangat respons dengan membangun sekitar 9.000 rumah hingga saat ini. Bahkan menginginkan, setiap tahun tidak kurang dari 1.000 sampai 2.000 rumah dibangun,” terangnya.
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya mengaku tidak menemukan kesulitan dikarenakan selain berasal dari APBD, anggaran pembangunan untuk RTLH juga ada yang bersumber dari Provinsi Banten dan Kementerian Sosial.
“Dari tiga sumber tersebut kita gabungkan jadi satu, alhamdulillah dalam satu tahun tidak kurang dari 1.500 RTLH yang dibangun. Sehingga dari total 12 ribu, dan 9 ribu yang sudah dibangun, sisanya yang 3.000 akan dibangun di 2021 dengan target 1.500 rumah,” ungkapnya.
Selain dari tiga sumber yang disebutkan, Zaeni menambahkan, ada pula sumber lain yang berasal dari sumbangan sukarela atau CSR dari pihak swasta dan stake holder, juga dari infak yang dibayarkan aparatur sipil negara (ASN) melalui Badan Ambil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang.
Diketahui, untuk tahun 2020, sumber perbaikan RTLH dari APBD Kabupaten sebanyak 925 unit, APBD Banten 100 unit, APBN (BSPS regular) 1.100 unit, dana Baznas dan CSR 100 unit, dan APBN (BSPS strategis) 320 unit. Sehingga total yang diperbaiki tahun ini ada sebanyak 2.545 unit.
Keberadaan kawasan kumuh, lanjut Zaeni, juga menjadi salah satu permasalahan yang menjadi prioritas Pemkab Serang untuk dientaskan. Saat ini, sambungnya, dari 326 desa yang tersebar di 29 kecamatan, ada sebanyak 65 kawasan atau lingkungan yang masuk kategori kumuh.
“Artinya dalam satu desa, tidak semua kampungnya kumuh. Ada beberapa dan hampir di semua kecamatan ada (lingkungan kumuh),” ucapnya.
Terkait permasalahan tersebut, pihaknya mengaku sudah merencanakannya di 2021 melalui Surat Keputusan Bupati untuk menganggarkan pembangunan di lingkungan kumuh, mulai dari infrastruktur jalan, dan sejumlah sarana lainnya agar kampung tersebut menjadi kampung yang cukup baik, sehingga tidak kumuh lagi.
“Sarana seperti MCK (mandi, cuci, kakus), termasuk saluran drainase yang rapi dan bersih, yang akan diperjuangkan melalui Perkim,” tandasnya. (Arief)
