PANDEGLANG, biem.co — Pemerintah Kabupaten Pandeglang memfokuskan pembangunan infrastruktur yang dapat dijadikan dasar penentuan skala prioritas pembangunan di tahun 2021.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pandeglang, Irna Narulita setelah melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Tahun 2021 secara virtual di Ruang Pintar Sekertariat Daerah Kabupaten Pandeglang, Senin (11/1/2021).
Irna menjelaskan, meskipun saat ini kondisi sangat tidak mumpuni, akan tetapi ia menekankan kepala desa untuk terus melakukan inovasi untuk memfungsikan BUMDes sehingga bisa memberikan kontribusi untuk APBDes.
Ia juga menuturkan, anggaran APBDes tersebut untuk anggaran padat karya tunai, sehingga uang sebesar Rp800 juta itu tidak boleh keluar dari desa tersebut. Ia meminta agar pihak desa dapat merangkul investor, CSR, BUMN, BUMD, sehingga bisa membantu program desa yang belum akomodir dari APBDes.
“Jadi, uang APBDes itu tidak boleh keluar dari desa. Ada material di desa itu belanja di situ, rangkul investor ataupun yang lainnya agar dapat membantu program desa,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, mengharapkan Musrembang Des bisa selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang selama lima tahun ke depan.
“Ini merupakan momen yang penting supaya nanti ke depan RPJMD-nya 2021 sampai 2025 itu sama-sama bareng. Jadi, tidak ada yang beda dari desa dengan kabupaten,” kata Doni.
Sementara itu, hasil dari Musrenbang Desa saat ini diakui Doni masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Bahkan, ia berharap pada 2021 ini anggaran dana desa yang digelontorkan dari Pemerintah Pusat tidak terlalu banyak dilakukan pemangkasan anggaran.
