LEBAK, biem.co — Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya menandatangani Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang disaksikan langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Erwin Soeriadimadja, Rabu (31/3/2021).
Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung implementasi pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di mana Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pembentukan TP2DD.
“TP2DD ini merupakan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan elektronifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, terutama Pemkab Lebak untuk sektor pelayanan pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Bupati juga berharap, dengan adanya kegiatan ini perluasan digitalisasi semakin memudahkan masyarakat, terutama dalam transaksi dan juga mengawal transparasi dalam perwujudan e-government dan good governance di Kabupaten Lebak.
“Mari kita bersama-sama semangat membangun Indonesia melalui keterbukaan dengan aplikasi-aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat dengan menggunakan transaksi-transaksi melalui elektronik,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Erwin Soeriadimadja mengatakan, Lebak merupakan kabupaten dengan Indeks Capaian Elektronisasi (ICE) tertinggi se-Provinsi Banten.
“Hal ini dikarenakan seluruh pengeluaran dan pajak daerah di Kabupaten Lebak telah dielektronifikasi. Selain itu, dari segi integrasi sistem keuangan juga telah diintegrasikan antara Cash Management System (CMS) dengan sistem keuangan Pemda,” ungkap Erwin.
Erwin menjelaskan, untuk mendorong implementasi ETPD, diperlukan dukungan untuk mengatasi keterbatasan kanal dan integrasi antar sistem.
“Seperti perluasan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui VA/other bank, QRIS, UE Server Based, dan PJSP lain, pengembangan Sistem Aplikasi Retribusi Daerah, pengembangan integrasi antar sistem dengan OPD penghasil, sistem perbankan, dan instansi vertikal. (sd)
