KABUPATEN LEBAK, biem.co — Nelayan Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak kecewa terhadap pemerintah Provinsi Banten. Hal itu lantaran surat audiensi yang dilayangkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) perihal kapal Tongkang Pengangkut batu bara yang mengancam keselamatan nelayan tak kunjung di respon.
Sekretaris Paguyuban Nelayan Binuangeun Supandi menuturkan, bahwa pihaknya merasa kecewa atas respon yang diberikan DKP Pemprov Banten. Pasalnya, surat audiensi yang dikirimkan para nelayan atas kejadian tersebut tak kunjung mendapatkan respon positif.
Padahal, peristiwa tersebut mengancam keselamatan dan mata pencaharian para nelayan yang berada di Binuangeun. Ironisnya, lanjut Supandi, kejadian tersebut sudah dua kali terjadi dan pihaknya juga sudah berkirim surat sebanyak dua kali.
“Ini sudah berlarut-larut tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Padahal, kita sudah melayangkan surat audiensi bahkan sudah 2 kali pada tahun 2019 dan tahun 2021,” kata Supandi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Selasa (15/6/2021).
Bahkan, dikatakan Supandi, pada tahun 2019 kejadian tersebut menelan korban jiwa karena terjadi laka luat karena nelayan di tabrak oleh kapal tongkang pengangkut batu bara.
“Bahkan ada kejadian nelayan yang di tabrak sampe meninggal dunia pada tahun 2019, untuk bulan dan tanggal kejadian saya lupa,” tambahnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah menanggapi secara serius kejadian kapal tongkang Pengangkut batu bara yang akan di pasok ke dua perusahaan yakni PT Cemindo Gemilang dan PLTU Pelabuhan Ratu. Karena bagaimanapun para nelayan sudah memberikan kontribusi kepada daerah dengan menghasilkan PAD.
“Harapan ya ada solusi dari duduk bersama antara nelayan, pihak pengusaha dan pemerintah. Karena bagaimanapun kita (nelayan) sudah memberikan jasa pada pemerintah dengan menghasilkan PAD setiap Tahunnya dan itu harus di perhitungankan oleh pemerintah. Apabila ini tidak segera ditindaklanjuti maka ini bakal menghilang mata pencaharian nelayan,” tuturnya.
Sementara, Kabag TU DKP KCD Selatan Hapid saat dikonfirmasi mengklaim, bahwa aduan dari para nelayan Binuangeun sudah dikonfirmasikan kepada atasannya. Dan pihaknya juga akan mengatur waktu pertemuan dengan nelayan.
“Terkait hal ini, kami sudah konsultasikan ke ibu kadis, dan sesuai arahan beliau, nanti pak kabid tangkap yang akan mengadakan kegiatan pertemuan dengan perwakilan nelayan,” ujarnya.
Mudah-mudahan, lanjut Hapid, pertemuan itu bisa digelar minggu depan. “Mudah-mudahan minggu depan sudah diagendakan untuk pembahasan atau penerimaan audiensi dengan perwakilan para nelayan,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, para Nelayan Binuangeun merasa terancam dengan adanya kapal esar brmuatan batu bara. Kapal besar muatan batu bara yang diduga sebagai pemasok bahan bakar di sebuah perusahaan di Bayah itu, kerap menggunakan jalur laut nelayan dalam menangkap ikan.
Nelayan juga mengaku merasa dirugikan, atas adanya aktivitas kapal besar muatan batu bara. Lantaran Jaring Alat Tangkap Ikan para nelayan, Kerap Rusak dan Hilang akibat terseret oleh kapal besar itu.
“Jaringnya pada rusak, sering itu,” ungkap Tabria yang merupakan salah Seorang Nelayan Binuangeun. (sd)
