OPINI, biem.co – Ketika nilai tukar rupiah melemah dan dolar AS melenggang nyaman di kisaran Rp17.700 hingga Rp18.000, ruang publik kita kerap ditenangkan dengan narasi bahwa “fundamental ekonomi kita tetap kuat.” Namun, bagi masyarakat awam, angka di papan kurs valuta asing terasa berjarak. Pertanyaannya kemudian: mengapa ketika angka di layar bursa Jakarta bergerak naik, harga semangkuk mi instan, sepotong tahu, hingga obat-obatan di apotek terdekat pelan-pelan ikut mencekik kantong kita?
Jawabannya terletak pada fenomena yang disebut imported inflation (inflasi yang diimpor). Lonjakan dolar bukan sekadar urusan para bankir atau importir besar; ia adalah gelombang tak kasat mata yang merembes langsung ke dapur masyarakat melalui rantai perambatan ekonomi yang sistematis. Artikel ini mengajak kita membedah empat tahapan transmisi yang mengubah keperkasaan dolar menjadi beban riil hidup sehari-hari.
- Jeratan Biaya Bahan Baku
Tahap pertama dan yang paling instan terjadi pada jalur biaya input langsung. Publik sering kali lupa bahwa banyak simbol pangan harian kita adalah komoditas ekspatriat. Gandum untuk mi instan dan roti, kedelai untuk tahu dan tempe, hingga bawang putih dan daging sapi harus ditebus menggunakan dolar AS.
Ketika dolar menguat, importir terpaksa merogoh rupiah jauh lebih dalam untuk mendapatkan volume barang yang sama. Pola yang sama menghantam industri manufaktur dan farmasi, di mana sekitar 90% bahan baku obat-obatan masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri. Begitu dolar naik, biaya produksi di level hulu langsung membengkak.
- Efek Domino Logistik dan Energi Global
Perambatan tidak berhenti pada barangnya, melainkan juga pada cara barang itu sampai ke tangan kita. Perdagangan internasional mengikat jasa pengiriman kapal kontainer dan asuransi dalam satuan dolar. Konsekuensinya, biaya logistik untuk mendatangkan bahan baku ke pelabuhan domestik otomatis terkerek naik.
Kondisi ini diperparah oleh sektor energi. Meskipun pemerintah mematok sebagian harga BBM bersubsidi, anggaran negara (APBN) dipaksa menanggung beban berat karena minyak mentah dunia dinilai dalam dolar. Jika daya tahan fiskal jebak, penyesuaian harga BBM nonsubsidi menjadi opsi pahit yang tak terhindarkan. Dari sinilah efek berganda lahir, ongkos angkut truk logistik antarkota naik, dan harga pangan di pasar semakin tertekan.
- Dilema Produsen: Dari Shrinkflation Menuju Kenaikan Harga
Pada tahap ketiga, beban biaya dari tahap pertama dan kedua menumpuk di meja para produsen domestik. Mereka dihadapkan pada dilema besar. Di awal lonjakan dolar, produsen biasanya menahan diri dan enggan menaikkan harga karena khawatir produk mereka ditinggalkan konsumen yang daya belinya sedang lesu. Sebagai gantinya, mereka memotong margin keuntungan atau melakukan “shrinkflation” atau menyusutkan ukuran atau volume produk tanpa mengubah harga jualnya.
Namun, jika penguatan dolar berlangsung persisten selama berbulan-bulan, benteng pertahanan produsen pasti jebol. Mereka tidak lagi mampu menyerap kerugian secara mandiri. Langkah terakhir yang terpaksa diambil adalah melakukan penyesuaian harga jual grosir, yang secara berantai merembes ke jaringan ritel, supermarket, hingga lapak-lapak pasar tradisional.
- Psikologi Pasar dan Ekspektasi Inflasi
Tahap akhir dari transmisi ini adalah terbentuknya ekspektasi inflasi di tengah masyarakat. Ketika berita mengenai jatuhnya rupiah mendominasi media, terbentuk kepanikan psikologis yang antisipatif. Pedagang pasar atau distributor tingkat menengah sering kali menaikkan harga hari ini bukan karena modal mereka sudah naik, melainkan karena mereka tahu biaya untuk menyetok kembali barang di minggu depan akan jauh lebih mahal.
Struktur perambatan inilah yang menjelaskan mengapa barang-barang yang diproduksi dan dijual di dalam negeri sekalipun tetap tidak imun dari guncangan global. Situasi ini semakin rumit ketika Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) demi menstabilkan nilai tukar. Suku bunga yang tinggi berisiko menaikkan biaya kredit modal kerja perbankan, sebuah beban bunga yang pada akhirnya kembali dibebankan pada harga akhir barang konsumsi.
Melalui kerangka pemahaman ini, menguatnya dolar tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai angka statistik yang lumrah akibat dinamika global. Isu ini harus memicu debat publik yang lebih substantif: Sampai kapan struktur ekonomi kita dibiarkan rapuh dan bergantung pada pasokan luar negeri? Solusi jangka pendek berupa intervensi moneter tidak akan pernah cukup selama ketergantungan sektor riil pada dolar tidak dipangkas dari akarnya. Sudah saatnya publik mendesak adanya langkah nyata menuju kemandirian pangan dan restrukturisasi industri yang sejati. (Red)








