BANTEN, biem.co – Pemerintah Provinsi Banten terus berkomitmen meningkatkan produktivitas pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Infrastruktur irigasi yang berfungsi dengan baik diharapkan mampu mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian serta meningkatkan kesejahteraan para petani.
Gubernur Banten menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan irigasi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan dapat memberikan manfaat secara maksimal.
“Harapan kita, irigasi yang diperbaiki dapat memberikan hasil maksimal. Semua ini membutuhkan kolaborasi, baik pemerintah maupun masyarakat, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Gubernur.
Menurut Gubernur, pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan secara fisik. Lebih dari itu, setiap pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya para petani.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Saya ingin memastikan irigasi yang dibangun benar-benar berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi para petani,” tegasnya.
Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberadaan sumber daya air. Menurutnya, jaringan irigasi memiliki fungsi untuk mengalirkan air, sehingga keberlangsungan sumber air harus menjadi perhatian bersama.
“Petani harus tetap semangat. Irigasi pada dasarnya mengalirkan air, sehingga tugas kita bersama adalah menjaga ketersediaan air agar pertanian dapat terus berjalan dengan baik,” katanya.
Dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di Banten, Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan dukungan besar dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tahun ini, Pemerintah Pusat memberikan dukungan pembangunan irigasi di Banten kurang lebih Rp500 miliar. Ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan para petani,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten meresmikan sebanyak tujuh daerah irigasi yang telah dibangun dan ditingkatkan. Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian di Banten.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya menjaga seluruh hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
Menurutnya, pembangunan yang didukung melalui APBN maupun APBD harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
“Banten mendapatkan perhatian dalam pembangunan. Baik melalui APBN maupun APBD, pembangunan yang sudah dilaksanakan harus kita jaga dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” ujar Dimyati.
Kegiatan peresmian tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Bupati Pandeglang, serta Bupati Tangerang, Bupati Lebak, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, anggota DPRD Provinsi Banten, dan anggota DPRD kabupaten terkait.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan menyampaikan bahwa sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, pembangunan infrastruktur irigasi terus dilakukan untuk memperkuat pelayanan air bagi sektor pertanian.
Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Banten melalui APBD menangani tujuh daerah irigasi kewenangan provinsi dengan nilai sekitar Rp48,91 miliar dan panjang penanganan mencapai kurang lebih 6,90 kilometer.
Penanganan tersebut tersebar di Kabupaten Lebak melalui D.I. Cibinuangeun dan D.I. Cikoncang; Kabupaten Pandeglang melalui D.I. Cisata, D.I. Cilemer, dan D.I. Cisangu Atas; Kabupaten Serang melalui D.I. Cipari-Ciwuni; serta Kabupaten Tangerang melalui D.I. Cilampe.
“Outcome dari pembangunan ini adalah peningkatan luas layanan pertanian sebesar 881,28 hektare. Inilah sasaran manfaat yang harus terlihat dan dirasakan langsung oleh para petani pada areal layanan,” ungkap Arlan.
Khusus D.I. Cisata, pekerjaan APBD Tahun 2025 senilai sekitar Rp8,43 miliar mencakup pembangunan saluran beton sepanjang 800 meter, TPT sepanjang 100 meter, dan box culvert sepanjang 125 meter, dengan outcome layanan seluas 312 hektare.
Dukungan tersebut diperkuat melalui APBN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 dengan penanganan sepanjang 2.775 meter dan outcome layanan mencapai 825,21 hektare.
Selain tujuh pekerjaan melalui APBD yang diresmikan, Pemerintah Pusat juga memberikan dukungan kepada 12 daerah irigasi kewenangan Provinsi Banten melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025.
Dukungan tersebut bernilai sekitar Rp471,92 miliar, dengan panjang penanganan kurang lebih 81,80 kilometer dan outcome layanan mencapai 9.259 hektare.
“Sinergi antara APBD Provinsi Banten dan APBN dari Pemerintah Pusat ini semakin memperkuat upaya peningkatan layanan irigasi, produktivitas pertanian, serta mendukung program swasembada pangan di Provinsi Banten,” pungkas Arlan. (Adv) ***
