Firo M

Soleh Muslim mengatakan, anggaran sebesar Rp49 miliar sudah bisa dicairkan untuk menggaji PNS.

DPRD Kabupaten Serang mendatangkan narasumber dari KPK, untuk memberikan pemahaman kepada puluhan anggota DPRD terkait dengan pengisian LHKPN.

Dengan sarana seadanya, para siswa tetap giat mengikuti pelajaran yang diberikan guru mereka.

Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang.

Perda ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan anggaran daerah berbasis kinerja yang responsif gender.

Hal ini perlu dilakukan karena masih banyak angkot di Kabupaten Serang yang bisa dibilang bodong.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak harus menjadi evaluasi pemerintah, agar ke depannya tidak ada lagi kasus serupa.

Diketahui, di sekitar wilayah tersebut ada sekitar 25 perusahaan yang membuang limbahnya ke Sungai Cikambuy.

Muhsinin menilai, peran badan kehormatan belum optimal, dan akan dipanggil terkait dengan banyaknya yang absen.

Menurut Tatu, masalah utama dalam pembangunan di Kabupaten Serang adalah masih banyak kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.