biem.co – Apakah literasi keuangan kita hari ini memang sudah berada di titik nadir? Seorang kawan sesama pemerhati sosial (klaim atas label sendiri) pernah berseloroh getir: “Masyarakat kita itu kalau melihat aplikasi pinjaman, matanya langsung hijau. Syarat dibaca sekelebat, tombol ‘Setuju’ diklik secepat kilat, tapi giliran ditagih bunganya, teriaknya sampai ke langit ketujuh.” Kelakar ini sebetulnya menampar muka kita sendiri. Suka atau tidak, begitulah potret telanjang dari mentalitas instan yang menjangkiti sebagian besar kita hari ini.
Di era di mana uang bisa cair hanya dalam hitungan menit lewat layar gawai, kita sering kali lupa bahwa di balik kemudahan itu ada konsekuensi hukum dan finansial yang mengikat lahir batin.
Jika kita membuka lembaran regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya telah menggelar karpet merah perlindungan yang sangat komprehensif bagi konsumen. Melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 22/POJK.04/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, negara secara tegas mengamanatkan prinsip-prinsip luhur: edukasi yang memadai, keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, hingga penanganan pengaduan yang bertanggung jawab.
Sungguh sebuah benteng pertahanan hukum yang kokoh, yang dirancang agar rakyat tidak menjadi korban dari ke-ugal-ugalan kapitalisme keuangan digital. Namun, lagi-lagi, sekuat apa pun regulisai yang penulis gambarkan sebagai sebuah benteng hukum yang dibangun OJK, ia akan runtuh seketika jika konsumennya sendiri memilih untuk berjalan dengan mata tertutup.
Ironisnya, alih-alih memanfaatkan hak perlindungan tersebut, tidak sedikit dari kita—terutama Gen Z hingga Milenial yang gemar berburu validasi sosial demi gaya hidup, atau para ibu rumah tangga yang terdesak kebutuhan domestik—justru melompat sukarela ke dalam jebakan entitas bodong yang jelas-jelas berada di luar pengawasan negara.
Oleh karena itu, mengedukasi diri bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban hukum dan moral demi menjaga martabat keluarga. Ada tiga pilar utama yang harus kita pahami sebagai konsumen yang cerdas di mata hukum:
Pertama, Hak atas Transparansi Informasi. Sebelum jempol Anda menekan tombol “Setuju” pada aplikasi keuangan atau pindar, Anda berhak dan wajib tahu seluruh struktur biayanya. Berapa bunga riilnya? Berapa denda keterlambatannya? Sektor jasa keuangan yang legal di bawah OJK wajib memaparkan ini tanpa ada yang disembunyikan. Jika sebuah aplikasi menyembunyikan detail ini di balik huruf-huruf kecil yang rumit, maka itu adalah alarm pertama bahwa Anda sedang mendekati jurang penipuan.
Kedua, Mengenal Kanal Pengaduan Resmi. Banyak dari kita yang ketika terjebak masalah, alih-alih melapor ke lembaga yang sah, justru curhat di media sosial hingga memicu bola salju kepanikan. Ingat, OJK menyediakan infrastruktur pengaduan yang sangat aksesibel, salah satunya melalui Kontak OJK 157 atau melaui Satgas PASTI. Jika Anda merasa diperlakukan tidak adil, ditagih dengan cara yang melanggar kemanusiaan, atau menemukan klausul baku yang menjebak, Anda memiliki hak konstitusional untuk melapor. Negara telah menyediakan wadahnya, maka gunakanlah dengan cerdas.
Ketiga, Membedakan Antara Legal dan Logis. Ini adalah diktum paling mendasar. Legal berarti entitas tersebut terdaftar dan patuh pada aturan main OJK. Namun, legal saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan “Logis”—yaitu rasionalitas kemampuan finansial kita sendiri.
Meminjam uang secara legal untuk kebutuhan konsumtif yang melampaui sepertiga pendapatan bulanan adalah tindakan yang tidak logis. Jangan pernah membiarkan diri kita terjebak dalam lingkaran setan ‘gali lubang tutup lubang’, karena itu adalah awal dari kehancuran struktur ekonomi paling mikro: keluarga.
Beban ekonomi hari ini memang tidak sedang baik-baik saja. Namun, menjadikan ketidakberdayaan finansial sebagai pembenaran untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian adalah sebuah kekeliruan berpikir. OJK dengan segala instrumen perlindungannya tidak akan pernah bisa menjadi dewa penyelamat yang efektif jika konsumennya sendiri enggan untuk berdaya secara intelektual.
at least, dalam kedewasaan berpikir dan kejernihan nurani, edukasi ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat dari kemajuan teknologi finansial.
Tulisan ini setulusnya diketuk sebagai ajakan setelah penulis mengikuti kelas jurnalis yang diadakan oleh OJK pada Senin 29 Juni 2026 di Bintaro Tangerang Selatan, sebagai upaya untuk merebut kembali kedaulatan diri kita atas uang dan teknologi.
Teknologi keuangan harus diletakkan sebagai alat bantu kesejahteraan, bukan sebagai alat penindasan baru. Benteng pertahanan terbaik dari segala bentuk pemerasan dan penipuan di sektor keuangan bukanlah regulasi yang tebal di meja-meja kantor OJK, melainkan akal sehat dan kehati-hatian yang tertanam di dalam isi kepala kita sendiri.
Mari menjadi konsumen yang cerdas dan bermartabat, karena bagaimanapun, kebenaran dan keadilan finansial bagi rakyat harus tetap ditegakkan—meskipun langit runtuh. ***
