KabarTerkini

Dinilai Langgar UU Desa, Pemkab Serang Didemo Warga, Ada Masalah Apa?

KABUPATEN SERANG, biem.co — Aliansi Pemuda dan Masyarakat Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Serang, Selasa (10/10). Massa mendesak Pemkab Serang untuk mencabut Desa Sukatani agar tidak diikutsertakan dalam Pilkades serentak yang akan dilaksanakan November 2017 mendatang.

Mengingat, sepekan lalu berdasarkan hasil musyawarah Badan Perwakilan Desa, Pemkab Serang memutuskan Desa Sukatani diikutsertakan dalam Pilkades serentak.

Hal tersebut dikarenakan, pada 2014 lalu Kepala Desa Sukatani, Adrai tersangkut kasus hukum narkoba, sehingga ia diberhentikan secara tidak hormat. Pemkab selanjutnya menugaskan PJS Kepala Desa dari ASN Pemkab Serang yang seharusnya ada PAW, karena sisa waktu yang masih panjang bukan diikutsertakan dalam Pilkades serentak.

Korlap Aksi, Yudi Sugiat mengatakan bahwa keputusan Pemkab mengikutsertakan Desa Sukatani dalam Pilkades diduga melanggar Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. “Seharusnya ada pergantian antar waktu, bukan dimasukan ke dalam 32 desa lainnya untuk menggelar Pilkades,” tegas Yudi kepada biem.co.

Karenanya, imbuh Yudi, kami meminta Desa Sukatani tidak diikutsertakan dalam Pilkades, melainkan meski adanya pergantian antar waktu.

Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi yang dikawal aparat kepolisian tidak ditemui pejabat Pemkab sampai membubarkan diri dengan tertib. (firo)


Berita Terkait :

Minta Desa Sukatani Masuk Pilkades Serentak, Puluhan ​Warga Demo Bupati Serang
Tsuki No Hikari, Komunitas Jepang di Kota Serang Sejak 2012, Cari Tahu, Yuk!
Ini 8 Keterampilan Mengajar Bahasa Inggris yang Belum Kamu Ketahui!
Udi Samanhudi: Guru Peneliti, Guru Masa Kini

Editor : Andri Firmansyah
Tags

Artikel Terkait

Berikan Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *