biem.co — Konflik yang menimpa Muslim Uighur masih belum mendapat titik tenang, kegiatan komersial dan budaya Uighur lambat laun dibatasi oleh pemerintah Cina. Muncul keluhan tentang pembatasan keras terhadap yang berbau Islam, bahwa jumlah masjid sedikit sementara sekolah-sekolah agama diawasi ketat.
Di media sosial Twitter, segenap warganet Indonesia hingga para politisi dan tokoh masyarakat, berbondong-bondong menyerukan kecaman mereka terhadap persekusi yang dilakukan pemerintah China terhadap Muslim Uighur.
Pemerintah Indonesia pun telah menyampaikan keprihatinan mengenai kondisi etnis minoritas Uighur di China. Indonesia menegaskan bahwa kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan hak asasi manusia.
Tindakan keras Pemerintah China terhadap etnis minoritas Muslim Uighur juga telah mendapat kecaman Internasional. Termasuk dari MUI yang meminta agar Pemerintah China memperlakukan etnis Uighur sebagai warga negaranya dengan baik.
“Kami mendorong pemerintah China untuk memperlakukan etnis Uighur sebagai warga negaranya dengan baik,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin usai Rapat pleno ke-33 Dewan Pertimbangan MUI di Jakarta, dilansir detik.com Rabu lalu.
Din menerangkan, MUI sudah mempersiapkan surat yang akan dilayangkan kepada Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atas permasalahan Uighur. MUI mengaku prihatin dengan perkembangan yang terjadi di Provinsi Xinjiang yang dialami etnis Uighur.
“Terlebih menggunakan reeducation camp. Ini menimbulkan pertanyaan kenapa pakai istilah camp. Camp konsentrasi itu biasanya melakukan tindakan represif kedua melibatkan jumlah yang banyak,” tutur Din.
Namun, ucap Din, MUI tidak pada posisi ingin mencampuri urusan terkait keinginan etnis Uighur untuk memisahkan diri dari China.
MUI menghargai sikap Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang sudah memanggil pihak Kedutaan Besar China sekaligus menyampaikan pesan dan saran terkait masalah etnis Uighur.
Dewan Pertimbangan MUI, kata Din, menyampaikan ke Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, AM Fachir terkait adanya kunjungan Wamenlu China Januari mendatang. [uti]
