KOTA SERANG, biem.co – Wah tenyata buntut dari unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Kota Serang yang tergabung dalam Jaringan Kawal Anggaran Corona (Jala Corona), yang menyebut dugaan ada aliran dana pendampingan Jaring Pengaman Sosial (JPS) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang. Sehingga Kejari tidak turun tangan menyelesaikan dugaan skandal JPS, dibantah oleh Kasi Intel Kejari Serang, Usman.
Usman saat ditemui redaksi biem di ruang kerjanya pada Kamis (04/06/2020), dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada anggaran pendampingan sebesar Rp500 juta dari Pemkot Serang untuk Kejari Serang.
“Tidak ada. Hal itu tidak ada di kami. Yang anggaran refocussing tidak ada yang ke kami. Kami tidak menerima baik yang APBN, APBD maupun yang dana desa tidak ada yang ke kami. Apalagi yang memang besaran sebagaimana teman-teman komentari,” ucapnya.
Bersamaan dengan klaim tidak menerima dana tersebut, redaksi biem yang saat itu bersama awak media lainnya membeberkan rincian data refocussing anggaran Pemkot Serang. Di sana tertulis bahwa tiga instansi vertikal yakni Polres Serang Kota, Kodim 0602/Serang dan Kejari Serang mendapatkan anggaran pendampingan JPS masing-masing sebesar Rp1 miliar, Rp750 juta dan Rp500 juta. Akan tetapi Usman tetap membantah.
“Iyah di kejaksaan tidak ada. Apakah itu mekanismenya tidak dicairkan atau gagal dicairkan, intinya yang saya tahu itu tidak ada. (Hasil koordinasi dengan Kajari) tidak ada (anggaran Rp500 juta), memang tidak ada,” paparnya
Lebih lanjut, Usman juga mengaku bahwa Kejari Serang telah turun tangan mendampingi jalannya JPS. Pihaknya saat ini telah melakukan inventarisasi apakah ada indikasi penyimpangan-penyimpangan.
“Kami sudah turun tangan. Bukan berarti harus menunggu laporan, menunggu adanya laporan pengaduan (Lapdu). Kami sudah mulai turun, cuma kan tidak serta merta seperti kasus pidana. Kalau ini perlu ditelusuri, perlu inventarisasi di lapangan, realita di lapangan seperti apa,” pungkasnya. (iy)
