PANDEGLANG, biem.co – Sobat biem, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang, menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, Kamis (23/07/2020).
Aksi tersebut dilakukan untuk mengawal temuan BPK yang terkesan carut-marut, di antaranya jumlah temuan BPK yang kian tahun semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kontrol dan transparansi.
Aksi yang dikomandoi Aditia tersebut dilakukan untuk menyikapi masalah fantastisnya nilai biaya perawatan kendaraan dinas. Selain itu juga masalah honorarium narasumber pada Sekretaris Daerah dan Dinas Kesehatan yang dinilai melebihi standar satuan harga.
“Kami melihat pemerintah daerah hari ini telah gagal dalam hal reformasi birokrasi. Bagaimana tidak, seharusnya temuan BPK ini bisa lebih kecil bukan semakin besar. Oleh karena itu, semua kinerja OPD harus dievaluasi besar-besaran, pemerintah daerah harus bisa mengurusi tata kelola yang lebih objektif,” kata Koordinator Lapangan PMII Pandeglang, Aditia.
Pihaknya meminta aparat penegak hukum bisa menangani masalah tersebut. “Kami menuntut publikasikan penyetoran kepada kas daerah dari hasil temuan BPK RI Provinsi Banten dengan sejelas-jelasnya. Kami meminta OPD harus dievaluasi, kemudian Inspektorat dan APH. Jangan jadi oknum rentenir,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Pery Hasanudin mengatakan, setiap tahun pasti terdapat temuan dari BPK RI. Namun, hal tersebut tentu diiringi dengan bentuk pengembalian kepada pemerintah daerah. Menurutnya, saat ini intensitasnya sudah turun dari tahun-tahun sebelumnya.
“Sudah dikembalikan, ada kelebihan honor dikembalikan, biasa pemeriksaan pasti ada temuan, intensitasnya ada yang penting sudah dikembalikan, bukan hal yang aneh. Untuk temuan yang dikembalikan saat ini sudah mencapai 68 persen,” pungkasnya. (sopian)
