Kabar

Pemerintah Didesak Revisi PP Pendidikan yang Tak Wajibkan Pancasila

JAKARTA, biem.co — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Basarah mendesak pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Menurut Anggota Komisi X DPR RI itu, penghapusan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib menjadi preseden buruk.

“Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Padahal sejak awal pemerintahan, khususnya Presiden Joko Widodo telah menaruh perhatian besar untuk menjadikan Pancasila sebagai arus utama dalam pengelolaan negara,” ucapnya melalui siaran pers, Jumat (16/4/2021).

Ia bahkan menyayangkan oknum aparatur negara di internal pemerintahan yang tidak memiliki kapasitas dan kesungguhan untuk dapat menerjemahkan kehendak Presiden secara baik dan benar.

“Aparatur negara yang terlibat dalam penyusunan kebijakan di bidang pendidikan masih belum memiliki pandangan yang sama pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara untuk diajarkan kepada generasi bangsa,” ujarnya.

Ia juga mengaku, Indonesia saat ini menghadapi tantangan berat terkait ideologi transnasional seperti komunisme ekstrimisme, khilafah, libralisme dan lainnya. Maka perlu adanya benteng pertahanan untuk mencegah hal-hal itu.

“Berbagai survei menunjukkan merosotnya pengetahuan dan keyakinan pelajar dan mahasiswa tentang Pancasila. Ini tentu menjadi kekhawatiran jika dihilangkan,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan, Peraturan Pemerintah tersebut tidak perlu diubah secara diam-diam terhadap isi UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, karena sudah jelas bertentangan dengan norma.

“Dengan asas hukum peraturan, seharusnya UU Nomor 12 Tahun 2012 menjadi pedoman penyusunan PP tersebut dibandingkan UU Nomor 20 Tahun 2003,” jelasnya.

Ia menegaskan, untuk menyelamatkan wajah Presiden Joko Widodo, maka Kemdikbud hars mengakhiri kontroversi PP tersebut dan membuat inisiatif melakukan perubahan PP dengan memasukkan Pancasila dan Bahasa Indonesia untuk mata pelajaran dan mata kuliah.

Sementara itu, Wakil Kepala BPIP, Hariyono mengaku kecewa dengan penghapusan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah. Padahal menurutnya, masyarakat cukup antusias dan banyak memerjuangkan Pancasila masuk dalam kurikulum wajib di sekolah dan perguruan tinggi.

“Heran kenapa di tengah-tengah pemerintah dan legislatif berusaha memasukkan kembali, tetapi justru muncul PP ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, PP tersebut tidak merepresentasikan keinginan publik, apalagi keinginan Presiden, MPR, DPR dan lembaga tinggi lainnya.

“Saya meminta kepada Kemdikbud untuk menyampaikan secara eksplisit dalam PP tersebut, “harapnya.

Hal senada dikatakan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Romo Antonius Benny Susetyo. Ia menjelaskan, PP tersebut tidak optimal dalam membangun karakter bangsa.

“PP itu secara substansi, tidak secara khusus menyebut Pendidikan Pancasila pada mata pelajaran dan mata kuliah,” ungkapnya.

Ia mendorong Kemdikbud merevisi UU Sisdiknas untuk memasukkan Pancasila menjadi pelajaran wajib di tingkat PAUD dan perguruan tinggi. (sd)

Editor: Happy Hawra

Tulisan yang Tak Kalah Menarik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button