LEBAK, biem.co — Angka stunting atau gangguan perkembangan anak di Kabupaten Lebak dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Bahkan, kini angka stunting dari total keseluruhan anak yang berada di Kabupaten Lebak mencapai 10 persen.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak, Triatno Supiono mengatakan, pada tahun 2020 di Kabupaten Lebak, angka stunting tinggal 9,2 persen atau 9.583 anak.
“Alhamdulillah berkat kinerja bersama kini angka stunting di Kabupaten Lebak hanya tinggal 9,2 persen saja. Ini kinerja yang cukup baik dan perlu terus dikembangkan,” kata Pion, sapaan akrabnya, Rabu (16/6/2021).
Pion menjelaskan, angka stunting Kabupaten Lebak sendiri sempat berada pada posisi kedua setelah Kabupaten Pandeglang. Pada tahun 2018, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan tiga tahun sekali, angka stunting di Lebak mencapi angka 40 persen lebih.
“Ini angka yang sangat tinggi, kita juga sempat ragu. Apa benar angkanya sebesar itu? Tapi apa pun itu kita terima, dan terus melakukan upaya penanganan,” kata Kadinkes.
Setelah dilakukan riset Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan hasil riset dari Riskesdas, lanjut Pion, angka turun menjadi 33 persen. Dan di tahun 2019, Dinkes Lebak sendiri melakukan riset yang menghasilkan bahwa angka stunting di Lebak hanya mencapai 12 persen saja.
“Pada tahun 2019 kita lalukan survei sendiri, dan hasilnya hanya ada 12 persen anak yang mengalami stunting. Dan yang terbaru adalah di tahun 2020 yang kembali turun ke angka 9,2 persen,” tuturnya.
Dikatakan Pion, pihaknya akan terus melakukan upaya penaganan stunting. Karena, adanya gangguan pada perkembangan anak itu sendiri dapat menyebabkan perkembangan otak, serta tumbuh kembang terhambat. Sehingga, anak yang menderita stunting bertubuh lebih pendek dari anak pada umumnya.
“Namun upaya itu tidak bisa kita lakukan sendiri, perlu dorongan dari seluruh stakeholder. Karena, stunting ini sendiri merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan penanganan dari seluruh pihak,” ujarnya.
Untuk itu, dirinya mengajak seluruh pihak termasuk komponen masyarakat untuk selalu memerhatikan proses pertumbuhan anak, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). (sd)
