biem.co – Ekonomi dan keuangan digital Indonesia dapat dioptimalkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru mengingat pangsa pasarnya sangat besar sekitar 40% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN. Indonesia dapat berperan sebagai pemain utama di ASEAN mengingat potensi untuk tumbuh semakin maju juga sangat besar. Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan. Inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat harus terus dikembangkan.
Demikian disampaikan Presiden RI, Joko Widodo dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 bersama Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. FEKDI 2023 mengangkat tema Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth, diadakan di Jakarta (8/5).
FEKDI merupakan ajang sinergi kebijakan dan showcasing berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan turut didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait dan asosiasi serta industri.
Pada pembukaan FEKDI, Gubernur Perry menyampaikan, melalui FEKDI 2023, setiap pihak memperkuat akselerasi sinergi dan inovasi menuju Indonesia Maju. Dengan digitalisasi, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi keuangan di mana saja. Bank Indonesia berkomitmen untuk menjadikan ekosistem sistem pembayaran menjadi episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia, melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) yang menyatukan visi sejak tahun 2019.
Hadirnya QRIS, BI-FAST, dan Standar Nasional Open API (SNAP) menyatukan satu nusa dan bahasa konektivitas pembayaran, serta dalam semangat satu bangsa Indonesia melalui konsolidasi antara industri pembayaran dan e-commerce membentuk bangsa digital.
Gubernur Perry mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang signifikan, ditandai dengan nilai ekonomi digital tahun 2022 yang mencapai angka USD 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diproyeksikan akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah dinilai perlu mendorong berbagai upaya dalam mengakselerasi potensi ekonomi digital tersebut melalui berbagai inovasi kebijakan.
Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038,” ungkap Menko
Airlangga. Lanjutnya, “semoga kegiatan FEKDI ini dapat menjadi ruang bersama dalam mendorong sinergi dan inovasi pengembangan keuangan dan ekonomi digital di tanah air”.
Pada pembukaan FEKDI tersebut, tercatat sejarah berupa peluncuran Kartu Kredit domestik untuk segmen pemerintah di Indonesia, berbentuk fisik kartu dengan branding Kartu Kredit Indonesia (KKI).
KKI yang diterbitkan ini merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit dengan pemrosesan secara domestik untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Daerah. KKI sebagai produk dalam negeri sejalan dengan program pemerintah yakni Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI). Kehadiran KKI ini bermanfaat untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, memperkuat keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, serta mengurangi cost of idle cash dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya bagi perekonomian nasional. KKI merupakan wujud kemandirian nasional dan kepastian kedaulatan data transaksi Pemerintah.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan, inovasi keuangan digital seperti KKI perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanjabarang pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.
Hal tersebut turut dirasakan oleh Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan KKI, termasuk Kota Cilegon sebagai Pemerintah Daerah piloting KKI bank RKUD wilayah Jawa Barat dan Banten.
Walikota Cilegon secara khusus menyampaikan testimoninya bahwa penggunaan KKI telah meningkatkan efisiensi dalam transaksi sekaligus akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Selain hadirnya KKI, terdapat peluncuran implementasi QRIS Antarnegara Indonesia dengan Malaysia. Kerja sama tersebut akan mempermudah pembayaran bagi masyarakat di kedua negara guna mendukung perdagangan dan investasi serta memperkuat stabilitas makroekonomi dengan mempromosikan penggunaan Local Currency Transactions (LCT) secara lebih luas.
Setelah sebelumnya kerja sama dengan Thailand telah berjalan lancar, interkoneksi QR Code pembayaran antar negara ini juga akan diperluas ke negara lainnya, yakni Singapura. “Pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti QRIS Antarnegara juga mendesak untuk terus diperkuat, mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan dan menjadi bagian penting dari Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Saya berharap QRIS Antarnegara dan KKI dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas
akses ke pasar internasional,” demikian disampaikan Presiden Joko Widodo sehubungan dengan QRIS Antar negara itu.
Selanjutnya, setelah peluncuran KKI dan QRIS antarnegara Indonesia dan Malaysia tersebut, pada hari pertama FEKDI terdapat sesi Leader’s Talk dengan mengusung tema “Panel Discussion on Synergy and Innovation to Enhance Regional Economy” dengan narasumber Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), dan Ketua OJK, dengan moderator Gubernur Bank Indonesia. Pada akhir sesi diisi Casual Talk oleh Gubernur Bank Sentral di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina Thailand, dan Singapura) yang akan membahas tentang “Promoting Digital Payment Inclusivity in the Region through Cross-border Interoperability Initiatives”.
FEKDI 2023 akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 8 hingga 10 Mei 2023, diawali soft opening yang terbuka bagi publik dalam bentuk penguatan eksperimentasi layanan digital pada tanggal 7 Mei 2023. Dilanjutkan dengan Opening Ceremony pada hari pertama yang juga turut digaungkan di 46 wilayah di Indonesia, termasuk Banten, yang menyelenggarakan nonton bersama stakeholder di KPw Provinsi Banten.
Topik bahasan FEKDI 2023 pada hari pertama akan difokuskan pada sinergi dan inovasi untuk peningkatan ekonomi regional. Hari kedua, FEKDI 2023 menyajikan inisiatif penguatan keterkaitan ekonomi lintas batas dan pembayaran lintas negara (cross-border payment). Dan hari ketiga sebagai penutup FEKDI 2023 akan terdapat pemaparan strategi dan inisiasi
kebijakan dalam mendorong digitalisasi, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Sebelumnya juga telah dilakukan berbagai kegiatan pre-event FEKDI di 46 wilayah di Indonesia. Di Provinsi Banten sendiri,
kegiatan pre-event FEKDI 2023 diselenggarakan dalam event Digiwara Fun Fest pada 18 Maret 2023 di Convention Hall Kampus 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin, dan telah meluncurkan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Berbagai kemajuan pembayaran regional yang dikemas dalam FEKDI 2023 tersebut merupakan bukti bahwa ASEAN terus memperkuat kerja sama dan mendorong berbagai alternatif kebijakan untuk menjadikan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baik di kawasan maupun global. ***
