SERANG, biem.co – Target swasembada pangan di Kabupaten Serang masih dihadapkan pada sejumlah persoalan di lapangan. Mulai dari pendangkalan saluran irigasi yang menghambat distribusi air, meningkatnya serangan hama tanaman, hingga kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Pengelolaan Irigasi, Penanganan Hama, dan Mitigasi Bencana dalam rangka mendukung swasembada pangan yang digelar di Gedung PGRI Kecamatan Tanara, Selasa (30/6/2026).
Ketua Kelompok Tani Tunas Tani Desa Cerukcuk, Kecamatan Tanara, Mohamad Abas, mengatakan persoalan irigasi masih menjadi keluhan utama petani. Menurutnya, endapan lumpur di Kali Sultan dan Kali Cikopo membuat aliran air menuju areal persawahan tidak lagi optimal.
“Normalisasi sungai sangat dibutuhkan agar aliran air kembali lancar. Selain itu, kami juga menghadapi serangan wereng, ulat sundep, tikus, hingga walang sangit yang sering merusak tanaman padi,” ujarnya.
Di sisi lain, Abas mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait ketersediaan pupuk bersubsidi yang dinilai semakin mudah diperoleh dengan harga terjangkau. Namun, ia berharap kualitas pupuk terus ditingkatkan agar mampu mendukung produktivitas pertanian.
Selain pupuk, para petani juga mengusulkan penambahan bantuan alsintan, seperti traktor dan mesin panen, serta dukungan pestisida untuk memperkuat upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman.
“Harapan kami sederhana, ketersediaan air dan pupuk tetap terjaga sehingga hasil panen bisa maksimal. Kalau produksi meningkat, swasembada pangan bisa tercapai dan kesejahteraan petani juga ikut meningkat,” kata Abas.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Pengawas Saluran Irigasi Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3), Andriyanto, memastikan pihaknya terus berupaya menjaga distribusi air bagi lahan pertanian di wilayah Kabupaten Serang.
Ia menjelaskan, normalisasi saluran primer telah dilakukan pada 2025, disertai pembentukan tim teknis untuk mendukung pengelolaan jaringan irigasi. Sementara untuk usulan normalisasi saluran pembuang Cikopo yang belum tertangani, kelompok tani diminta mengajukan permohonan resmi agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami melayani aliran air mulai dari Bendungan Pamarayan hingga ke hilir. Kami juga mengajak petani menjaga saluran irigasi dengan tidak membuang sampah atau merusak jaringan agar distribusi air tetap berjalan baik,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah meningkatnya serangan hama tikus di wilayah Tanara. Koordinator Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Banten, Iwan Purnama, menyebut pengendalian tikus membutuhkan penanganan secara serentak karena penggunaan umpan dinilai kurang efektif ketika tanaman memasuki fase berbulir.
Menurutnya, setelah masa panen selesai, petugas akan melakukan pengendalian melalui pemasangan jebakan secara massal. Sementara untuk serangan wereng dan penggerek batang, pemerintah tetap menyediakan bahan pengendalian sesuai prosedur.
Terkait permintaan petani agar penyemprotan dilakukan menggunakan drone, Iwan menjelaskan peralatan tersebut masih menjalani proses perbaikan setelah mengalami kerusakan.
Ia pun mengimbau para petani untuk menyampaikan setiap persoalan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di masing-masing kecamatan agar penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. ***
