INSPIRASI, biem.co- Banten berusia 26 tahun. Ekonominya tumbuh 5,37 persen pada 2025 dan secara kumulatif 5,57 persen pada semester I 2026. Angka itu patut dicatat. Tetapi pertanyaan yang lebih penting bukan seberapa tinggi Banten tumbuh, melainkanketika Banten bergerak, siapa yang benar-benar beranjak?
PDRB naik, investasi masuk, kawasan industri berkembang. Di luar statistik, keluarga tetap menghitung harga pangan, biaya sekolah, ongkos bekerja, cicilan, dan biaya berobat. Pemerintah membaca angka; warga merasakan akibatnya. Ukuran pertumbuhan bukan semata seberapa besar ekonomi bertambah, tetapi apakah pertumbuhan itu berubah menjadi pekerjaan layak, pendapatan yang lebih baik, dan kesempatan yang lebih merata.
Pertumbuhan dan Pekerjaan
Pada Mei 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka Banten berada di 6,48 persen. Angkatan kerja mencapai 6,29 juta orang, dengan 5,88 juta orang bekerja. Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut, 2,88 juta orang atau 48,99 persen berada dalam kegiatan formal, turun 3,20 poin persentase dibanding Februari 2026. Pada saat yang sama, proporsi setengah pengangguran naik 0,96 poin dan pekerja paruh waktu naik 0,20 poin. TPT Mei 2026 turun 0,11 poin persentase dibanding Februari 2026. Jumlah orang yang bekerja bertambah, tetapi kualitas pekerjaan tetap menjadi persoalan.
Banten memiliki kawasan industri, pelabuhan, bandara, jalan tol, serta posisi strategis di ujung barat Jawa. Keunggulan lokasi belum otomatis menjadi kesejahteraan. Manfaatnya terasa ketika aktivitas ekonomi menciptakan pekerjaan formal, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat usaha lokal, membangun rantai pasok daerah, dan menaikkan pendapatan rumah tangga.
Kemiskinan juga menurun. Pada Maret 2026, penduduk miskin Banten tercatat 746,73 ribu orang atau 5,38 persen, turun dari 760,85 ribu orang atau 5,51 persen pada September 2025. Capaian ini layak dihargai. Namun keluar dari garis kemiskinan tidak serta-merta membuat rumah tangga aman dari kerentanan. Kehilangan pekerjaan, kenaikan harga, atau biaya kesehatan dapat kembali mengguncang keluarga yang penghasilannya pas-pasan. Max Havelaar menyimpan pelajaran yang tetap relevan: bahasa resmi tidak boleh terlalu jauh dari kehidupan manusia yang sedang dihitung. Jangan sampai statistik lebih sibuk menghitung manusia daripada memahami kehidupan yang sedang dihitung.
Banten yang Tak Seragam
Banten bukan satu wajah. Ada kawasan metropolitan, kota industri, wilayah pertanian, pesisir, dan perdesaan dengan persoalan berbeda. Data IPM 2025 memperlihatkan jarak yang lebar: Kota Tangerang Selatan mencapai 84,81, sedangkan Kabupaten Lebak 69,24 dan Kabupaten Pandeglang 71,84. Angka tersebut bukan perlombaan antardaerah. Ia menunjukkan bahwa warga Banten tidak berangkat dari garis start yang sama.
Gini Ratio Banten pada Maret 2026 berada di 0,312. Angka itu tidak berubah dibanding September 2025, meski turun dari 0,330 pada Maret 2025. Gini Ratio tentu tidak cukup untuk membaca seluruh kualitas hidup. Angka 0,312 menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran masih ada, sehingga pemerataan tidak cukup dibaca dari pertumbuhan ekonomi saja.
Maka istilah “Banten maju” layak ditanya: maju menurut siapa? Menurut PDRB dan investasi, atau menurut anak di Lebak yang memperoleh sekolah bermutu, petani Pandeglang yang mendapat pasar layak, nelayan yang memiliki akses usaha, dan anak muda yang memperoleh pekerjaan tanpa harus meninggalkan daerahnya?
RPJMD Banten 2025–2029 menempatkan pemerataan pembangunan dan kesenjangan antarwilayah sebagai bagian dari agenda pembangunan. Persoalannya bukan lagi menemukan masalah. Yang lebih sulit adalah memastikan diagnosis di atas kertas berubah menjadi anggaran, infrastruktur, pelayanan, dan kesempatan ekonomi yang benar-benar terasa.
Investasi dan Nilai Tambah
Realisasi investasi Banten sepanjang 2025 mencapai Rp130,2 triliun, melampaui target Rp119,55 triliun, dengan penyerapan 214.216 tenaga kerja. Angka itu mudah menjadi kabar kemenangan: target terlampaui, modal masuk, lapangan kerja tercipta. Tetapi angka investasi belum menjelaskan siapa yang paling banyak menikmati manfaatnya. Rp130,2 triliun adalah nilai modal yang masuk, bukan ukuran otomatis tentang besarnya nilai tambah yang tinggal di Banten.
Dari 214.216 tenaga kerja yang terserap, berapa yang merupakan tenaga kerja lokal? Berapa yang masuk pekerjaan formal? Berapa tingkat upahnya? Berapa lama mereka bertahan? Berapa banyak perusahaan Banten menjadi pemasok barang dan jasa? Berapa banyak lulusan SMK dan perguruan tinggi Banten masuk ke rantai industri? Data resmi mencatat 211.564 tenaga kerja Indonesia dan 2.652 tenaga kerja asing. Angka itu penting, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan tentang kualitas pekerjaan dan seberapa besar manfaat ekonomi yang tinggal di daerah.
Investasi memang perlu didatangkan, tetapi pemerintah tidak cukup menjadi penghitung nilai penanaman modal. Yang harus dilihat adalah jejak ekonominya setelah proyek berjalan: keterampilan yang terbentuk, pemasok lokal yang tumbuh, teknologi yang ditransfer, pekerjaan yang bertahan, dan pendapatan rumah tangga yang meningkat. Modal bisa datang dan pergi; yang menentukan bagi Banten adalah apa yang menetap.
Angka investasi perlu dibaca bersama ketenagakerjaan, upah, produktivitas, usaha lokal, dan nilai tambah daerah. Banten bisa mencatat investasi besar sekaligus menghadapi pekerjaan formal yang belum dominan. Dua fakta itu tidak bertentangan. Justru di situlah pekerjaan rumahnya: memastikan aktivitas ekonomi yang besar tidak berhenti menjadi angka besar, tetapi menghasilkan kesempatan yang lebih luas bagi warga Banten.
Dari Angka ke Kerja
Persoalan Banten bukan stagnasi. Data menunjukkan gerak yang nyata: ekonomi tumbuh, kemiskinan menurun, ketimpangan pengeluaran membaik dalam setahun terakhir, dan investasi meningkat. Yang patut diuji adalah jarak antara kecepatan pertumbuhan dan kecepatan pemerataan.
Ukuran investasi perlu diperluas dari nilai modal menjadi dampaknya: tenaga kerja lokal, pekerjaan formal, upah, masa kerja, pemasok lokal, dan nilai tambah yang tinggal di daerah. Program vokasi juga jangan berhenti pada jumlah pelatihan dan sertifikat. Ukuran akhirnya sederhana: berapa peserta memperoleh pekerjaan, bekerja sesuai kompetensi, dan mampu bertahan di dalamnya.
Pemerataan membutuhkan pusat pertumbuhan baru. Banten Selatan memerlukan konektivitas, infrastruktur, pembiayaan UMKM, kepastian perizinan, dan rantai pasok lokal. APBD perlu dibaca melalui indikator kesenjangan: pengangguran, pekerjaan formal, kemiskinan, IPM, pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan pendapatan masyarakat. Jika jaraknya melebar, kebijakan harus berubah. Jika menyempit, publik berhak mengetahui apa yang berhasil.
Buka datanya. Masyarakat perlu mengetahui target, realisasi, tren, capaian setiap kabupaten/kota, serta siapa yang bertanggung jawab. Transparansi membuat angka menjadi alat pertanggungjawaban, bukan sekadar bahan presentasi.
Banten yang Beranjak
Banten tidak perlu berpura-pura gagal agar kritik terdengar keras. Pemerintah juga tidak perlu menganggap persoalan selesai hanya karena sejumlah indikator membaik. Capaian layak diakui, kekurangan tetap harus dibaca. Mabuk angka sama buruknya dengan menolak capaian.
Pada usia 26 tahun, pertanyaannya bukan lagi apakah Banten tumbuh. Data sudah menjawab: tumbuh. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa jauh pertumbuhan itu mengubah distribusi kesempatan. Berapa banyak anak Banten memperoleh pekerjaan layak? Seberapa besar usaha lokal menikmati rantai nilai investasi? Seberapa dekat Banten Selatan dengan kesempatan yang tersedia di utara?
Banten tidak kekurangan potensi, program, maupun angka keberhasilan. Yang perlu diuji adalah pertemuan semuanya dengan kehidupan warga: pendapatan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih layak, pendidikan bermutu, pelayanan publik yang lebih dekat, dan kesempatan yang tidak terlalu ditentukan oleh tempat seseorang dilahirkan.
Dua puluh enam tahun cukup untuk berhenti bertanya apakah Banten bergerak. Data sudah menjawab: bergerak. Ukuran kemajuan berikutnya bukan sekadar seberapa cepat provinsi tumbuh, tetapi siapa yang memperoleh kesempatan, siapa yang masih tertinggal, dan seberapa jauh jarak di antara keduanya menyempit.
Jika investasi mencapai Rp130,2 triliun, apa yang tinggal di Banten? Jika ekonomi tumbuh 5,57 persen, siapa yang kehidupannya ikut berubah? Jika kemiskinan turun, seberapa kuat keluarga yang baru keluar dari garis kemiskinan menghadapi guncangan berikutnya?
Banten bergerak. Tetapi jika yang bergerak hanya angka, sementara terlalu banyak warga tetap di tempat, Banten belum benar-benar beranjak. (Red)
