SERANG, biem.co – Industri perumahan di Provinsi Banten menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan lahan, pengetatan pembiayaan perbankan, hingga kebutuhan rumah masyarakat yang masih tinggi.
Karenanya, sinergi antara pemerintah dan pengembang dinilai penting untuk mendorong penyediaan hunian yang layak sekaligus berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke IX DPD Realestat Indonesia (REI) Banten bertema Menapaki Era Keemasan yang digelar di Aston Hotel Serang, Senin (26/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten menegaskan bahwa pengembang merupakan mitra strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, penyediaan hunian harus berjalan sesuai regulasi dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan perumahan di Banten perlu dilakukan secara bertanggung jawab, terutama di tengah persoalan alih fungsi lahan yang sebelumnya berupa sawah maupun rawa menjadi kawasan permukiman.
Gubernur juga menyoroti pentingnya tanggung jawab pengembang terhadap fasilitas umum dan infrastruktur di kawasan perumahan. Jangan sampai pembangunan hunian meninggalkan persoalan yang pada akhirnya harus ditangani pemerintah.
“Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman REI adalah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab, sehingga patut kita jadikan mitra dalam rangka mengejar target pemerintah untuk ketersediaan rumah di Provinsi Banten,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan rumah di Banten masih besar. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi para pengembang, termasuk anggota REI dan asosiasi pengembang lainnya, untuk berkontribusi dalam pembangunan perumahan.
Pemerintah Provinsi Banten, lanjutnya, akan memberikan dukungan yang diperlukan agar industri perumahan terus berkembang. Sektor ini dinilai masih menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain pembangunan rumah baru, Gubernur turut menyinggung program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dan program pemerintah pusat, hampir 12.000 rumah tidak layak huni telah menjadi sasaran perbaikan pada tahun ini.
Ia berharap koordinasi dan kolaborasi lintas pihak dapat terus diperkuat agar program tersebut dapat terealisasi. Upaya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga dinilai penting agar mereka semakin mudah memiliki rumah.
Sementara itu, Ketua DPD REI Banten demisioner, Roni H. Adali, berharap kepemimpinan baru yang terpilih melalui Musda ke-9 mampu menjalankan amanah organisasi, mengayomi anggota, serta memberikan pelayanan dan solusi atas persoalan yang dihadapi para pengembang.
Menurut Roni, pemimpin REI ke depan harus memiliki integritas sekaligus kemampuan yang memadai untuk menghadapi tantangan industri perumahan yang semakin berat.
“Pemimpin yang baru harus mempunyai skill yang bagus dan harus kuat, karena tantangan kita ke depan ini akan semakin berat,” kata Roni.
Ia menilai, tantangan yang dihadapi pengembang tidak bisa diselesaikan secara individual. Diperlukan kerja bersama antara anggota REI, pemerintah daerah, BP Tapera, serta pemangku kepentingan lain dalam ekosistem perumahan.
Roni juga mengungkapkan sejumlah kendala yang dirasakan para pengembang, di antaranya persoalan lahan, kebijakan terkait pangan yang berdampak pada proyek perumahan, serta semakin ketatnya kebijakan perbankan dalam pembiayaan.
Menurutnya, sejumlah kondisi tersebut membuat sebagian proyek pengembang terhenti atau mengalami hambatan. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat melihat persoalan yang dihadapi industri properti agar kegiatan pembangunan perumahan kembali bergerak.
“Ini tidak bisa kita jawab sendiri. Kita harus bekerja sama dengan para stakeholder yang terkait di ekosistem perumahan, baik dengan Tapera maupun pemerintah daerah, bupati atau wali kota, untuk bersama-sama mengejar target yang tinggal dua bulan lagi. Namun, kita tetap optimistis dan harus tetap semangat,” ujarnya.
Melalui Musda ke-9 ini, Roni berharap REI Banten dapat terus memperkuat kebersamaan dan memilih pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan anggota sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah.
Musda tersebut menjadi momentum bagi REI Banten untuk menentukan arah organisasi ke depan di tengah kebutuhan hunian yang masih tinggi dan tantangan industri properti yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak. ***
