InspirasiOpini

Asep Abdurrahman: Merdeka dalam Ingatan Rakyat

Oleh Asep Abdurrahman

biem.co — Tanggal 17 Agustus 1945 adalah bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tanggal tersebut, menjadi tonggak berdirinya bangsa Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat. Meski  secara hukum pada waktu itu belum mendapat pengakuan dari dunia Internasional.

Aura peringatan kemerdekaan di berbagai jalan protokol sudah mulai terasa simbol-simbolnya. Hampir di setiap sudut jalan ditemukan banyak yang menjual bendera dan umbul-umbul yang dijajakan masyarakat.

Tulisan yang Tak Kalah Menarik

Hal itu  pertanda bahwa masyarakat akan mengingat kembali perjuangan para pahlawan dan tokoh pendiri bangsa yang telah mengorbankan harta, jiwa untuk berdirinya negara kesatuan Indonesia ini.

Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, sejatinya mempunyai ruh kemerdekaan dalam setiap lini kehidupan. Bangsa Indonesia harus merdeka dari cengkraman asing yang sedikit banyak telah membuat bangsa ini berjalan tertatih-tatih.

Tengok saja kemerdekaan bagi Rakyat Indonesia secara ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik, agama, pertanahan, infrastruktur masih saja menjadi masalah yang menyelimuti gerak kehidupan masyarakat. 
Kondisi real masyarakat

Setelah lebih dari tujuh dekade merdeka, ekonomi kita telah mengalahkan penjajah. Total produk domestik bruto (PDB), misalnya Indonesia sudah di atas Belanda.

Dari sisi kekayaan individu, orang Indonesia sudah masuk dalam daftar 100 orang terkaya di dunia (Hartono-Djarum), sementara tidak satu pun orang Belanda masuk dalam daftar tersebut. Inilah salah satu  berkah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Pertanyaannya, apakah pencapaian ekonomi itu patut dibanggakan sebagai negara yang merdeka, di sinilah, problemnya. Betapa tidak menguatnya PDB tidak serta-merta membuat hidup masyarakat jadi lebih maju.

Tengok saja, masyarakat kita masih ada dalam kubangan lumpur kemiskinan. Bahkan ada sekitar 27, 77 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan, memang masih menjadi beban berat bagi pemerintah. Terlebih dewasa ini, pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur dan tentunya  membutuhkan pendanaan yang menguras APBN.

Maka, bukan tidak mungkin pemerintah selain dari investor mencari sumber biaya lain termasuk dari pemotongan anggaran di berbagai kementrian dan imbasnya pada kinerja kementrian terkait yang kurang maksimal dalam melayani masyarakat.

Kemiskinan, secara otomatis memutus tingkat pendidikan. pun bisa dipastikan bahwa masyarakat Indonesia berada di level rendah. Hal ini terbukti bahwa mayoritas pendidikan masyarakat sekitar 60 % lulusan tingkat sekolah dasar.

Ini artinya, bahwa pendidikan di kalangan masyarakat bawah masih menjadi barang mahal untuk bisa dirasakan. Namun di sisi lain data BPS menunjukan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia tahun 2016 sekitar 47,96 juta per tahun atau mendekati Rp 4 juta per bulan.

Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2016 mencapai 5,02 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,88 persen. Sehingga dengan angka-angka tersebut masyarakat dapat bergaul dengan produk abad digital, yang Ia beli dari uang hasil kerjanya walaupun harus memotong biaya hidupnya.

Kasus kecil misalnya: sebagian kecil masyarakat di desa harus menabung untuk bisa membeli HP android. Ada lagi tukang kuli cangkul rela menyisihkan uangnya selama satu tahun lebih hanya untuk membeli HP kesayangan buat anak tercintanya.

Kemerdekaan bagi masyarakat

Bangsa Indonesia memang dikenal di dunia sebagai negara yang ramah. Alamnya berlimpah ruah, penuh dengan kekayaan alam yang menakjubkan. Betapa tidak, kalau kita tengok sejarah salah satu motif datangnya penjajah bangsa Eropa adalah ingin mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia untuk dipasarkan di negerinya.

Tetapi pada kenyataannya, kekayaan alam bangsa Indonesia telah dijarah oleh pihak asing dengan topeng kontrak karya yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Contoh nyata adalah kasus PT. Freeport.

Belum lagi kita trauma sejarah dengan kepemilikan Indosat yang dijual ke pihak asing dengan dalih privatisasi BUMN. Apapun bentuknya, yang jelas hal itu sangat merugikan masyarakat Indonesia yang berimbas mahalnya tarif telepon dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Dari segi social, masyarakat Indonesia belakangan ini telah disibukkan dengan kecanggihan HP smartphone. Dalam HP smartphone tersebut, masyarakat sudah bisa memanfaatkan untuk sekedar berbagi pengalaman, diskusi, bisnis, mencari informasi, sampai kemudian muncul yang namanya grup Whatshapp.

Kehadiran whatshapp, siap tidak siap, masyarakat dewasa ini tengah tersihir oleh kecanggihan media sosial asal Amerika tersebut. Kehadirannya membawa positif seperti untuk urusan pekerjaan, dan juga bisa membawa negatif dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok.

Dampak media sosial, dewasa ini sangat kentara sekali. Banyak berita hoax yang mengiringi kegiatan masyarakat sehari-hari. Pola konsumsi informasi pun sudah tidak sehat lagi. Bercampur baur antara berita bohong dan berita benar adanya.

Belum lagi media sosial dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan politik. Seperti pada kasus pemilihan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta yang banyak menyita semua kalangan. mulai dari kalangan menengah sampai bawah. Mulai dari pedagang sampai karyawan kantoran. Semua membicarakan DKI satu.

Kini, masyarakat dihadapkan kelangkaan garam karena gagalnya panen karena musim hujan. Sehingga pemerintah harus menyiapkan pasokan stok garam nasional dengan cara impor 75000 dari Australia.

Gelombang pertama, sebanyak 25.000 ton garam konsumsi impor sudah masuk melalui Pelabuhan Ciwandan, Banten pada Kamis dini hari (10/8). Selanjutnya kapal MV Golden Kiku pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 18.00 WIB akan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan membawa garam impor sebesar 27.500 ton.

Lalu tanggal 21 Agustus 2017 kapal dari Australia akan kembali datang lewat Pelabuhan Belawan, Medan dengan membawa impor garam sebanyak 22.500 ton.

Alhasil kemerdekaan bagi masyarakat dewasa ini adalah mudah mendapatkan garam dengan harga murah, mendapat informasi dengan sehat, mendapat akses pendidikan berkualitas, tarif telepon terjangkau, pendapatan masyarakat mencukupi, serta bebas dari segala gangguan fisik maupun mental.

Dengan spirit kemerdekaan ini, semoga negara aman, masyarakat makmur dan ke depan Indonesia mampu menjadi negara yang diperhitungkan di tingkat dunia internasional.


Asep Abdurrahman, adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang.


Berita Terkait : 

Asep Abdurrahman: Prospek Tol Serang-Panimbang
Restiana: Satukan Jiwa Untuk Merdeka
Merdekalah dari Racun Pikiran karena Kita Berhak Bahagia, Ini Tipsnya


Rubrik ini diasuh oleh Fikri Habibi.

Editor : Redaksi

Tulisan yang Tak Kalah Menarik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button