Terkini

BPJS Defisit, Rekan Indonesia Minta Kepala Daerah Berani Potong Premi

JAKARTA, biem.co — Defisit BPJS yang berkepanjangan membawa dampak pada turunnya kualitas pelayanan kesehatan pada warga peserta BPJS. Hal ini disebabkan hutang BPJS yang menumpuk pada Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pembelian obat dan alat kesehatan.

Banyak warga mengeluh, ketika sakit, mereka malah diminta untuk membeli obat dan alat kesehatan sendiri oleh RSUD. Tentu ini menambah beban derita yang dialami warga karena kedua hal tersebut harganya di luar kemampuan keuangan mereka.

Tidak jarang warga terpaksa membawa pulang keluarganya yang sakit karena tidak mampu membeli obat atau alat kesehatan tersebut.

Menurut Sekretaris Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Ervan Purwanto, sejatinya untuk mengatasi hutang BPJS di RSUD butuh keberanian dari kepala daerah.

“Mereka harus berani mengambil sikap demi menyelamatkan warganya yang sakit dengan cara memotong langsung dari biaya total premi PBI yang harus dibayarkan kepala daerah ke BPJS sesuai jumlah hutang BPJS ke RSUD di daerahnya,” ujar Ervan, dalam siaran persnya di media sosial, Rabu (4/9/2019).

Sebagaimana uang premi PBI diambil dari APBD, Ervan menegaskan bahwa kepala daerah memiliki wewenang untuk bertanggung jawab penuh terhadap kepuasan warganya dalam menikmati pelayanan kesehatan.

Dengan memotong langsung hutang BPJS ke RSUD dari premi yang dibayarkan oleh kepala daerah, menurut Ervan hal itu memenuhi prinsip keadilan. Terlebih, dilaksanakannya program BPJS adalah demi memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negara (universal health coverage).

“Keputusan itu juga tidak mengganggu prinsip keuangan dari BPJS, bahkan secara langsung BPJS diringankan karena hutangnya dapat langsung terbayarkan. Dan yang terpenting, pelayanan kesehatan kembali berjalan tanpa harus merugikan peserta” ungkap Ervan.

Ervan justru menyayangkan jika kepala daerah malah berpikir memberikan dana talangan kepada BPJS melalui lembaga perbankan, hanya untuk menutupi hutang BPJS kepada RSUD-nya.

“Meski dapat menjadi solusi, namun juga akan menjadi masalah di lain hari ketika BPJS kembali mengalami defisit anggaran. RSUD malah bertambah bebannya karena harus membayar bunga dan cicilan hutang kepada lembaga perbankan,” pungkasnya. (hh)

Editor : Redaksi

Tulisan yang Tak Kalah Menarik

Berikan Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *